Kosovo Setop Bayar Listrik di Wilayah Dominan Etnis Serbia

Menteri Ekonomi Kosovo, Artane Rizvanolli, menyebut keputusan penyetopan ini dilakukan setelah diadakannya pertemuan di pemerintahan. Pembayaran terakhir dari Kosovo akan dilakukan sampai berakhirnya tenggat waktu kesepakatan antara Serbia-Kosovo pada Juni 2022. 

Dilansir Balkan Insight, ia menambahkan bahwa dalam rencana energi itu KEDS (Kosovo Energy Distribution and Supply) dan Sistem Jaringan Listrik Kosovo (KOSTT) tidak menyetujui operasional anak perusahaan Elektroprivreda Srbije, Drustvo Elektrosever di Kosovo Utara. 

Kosovo pun sudah meminta Kantor Regulator Listrik Kosovo (ERO), yang memberikan lisensi bagi perusahaan Serbia itu agar mencabut izin di empat wilayah yang didominasi etnis Serbia di Kosovo. Surat izin itu akan dicabut atau ditangguhkan oleh ERO. 

Padahal ERO mengatakan bahwa Elektroserver sudah memenuhi standar dari kesepakatan kedua negara. Namun, perusahaan belum memberikan data-data konsumen sesuai dengan permintaan Kosovo.

Pada Februari 2023, Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti mengklaim bahwa biaya listrik di wilayah dominan etnis Serbia di Kosovo Utara mencapai 320 juta euro (Rp5,2 triliun) sejak 1999. Ia menyebut warga Serbia tidak pernah membayar listriknya usai Perang Kosovo. 

Dilansir Prishtina Insight, tagihan listrik dari warga di Mitrovica Utara, Leposavic, Zvecan, dan Zubin Potok dibayarkan oleh tagihan listrik warga Kosovo sampai 2017. Setelah itu, Pengadilan Konstitusi Kosovo menyebut itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tagihan itu dibayarkan oleh pemerintah. 

Pada Agustus 2022, Kosovo telah mengalokasikan 40 juta euro (Rp662 miliar) kepada KOSTT untuk menambal biaya listrik di utara. Setelah November 2022, keempat wilayah tersebut harus membayar tagihan listrinya sendiri sesuai dalam rencana. 

Sehari sebelumnya, ERO memutuskan untuk memberlakukan denda sebesar 8,4 juta euro (Rp139.1 miliar) kepada Kosovo Electricity Supply Company (KESCO) dan 2,7 juta euro (Rp44,7 miliar) kepada Kosovo Electricity Distribution Service (KEDS). 

Keduanya diberi sanksi lantaran gagal menjamin keamanan suplai listrik kepada konsumen di Kosovo. Sanksi ini berkaitan dengan sejumlah pelanggaran di tengah krisis energi yang terjadi di Kosovo pada 2021. 

Kepala ERO, Ymer Fejzullahu mengatakan bahwa denda tersebut ditujukan untuk mendisiplinkan dua perusahaan tersebut. 

"Kami sudah memonitor seluruh prosesnya dan kami menemukan bahwa keduanya bersalah. Denda ini bertujuan untuk mendisiplinkan dua perusahaan di tengah krisis energi serta sejumlah pelanggaran lainnya," tambahnya.