San Jose, IDN Times - Pemerintah Kosta Rika melakukan inspeksi terkait investigasi dugaan kasus korupsi massal yang menjerat petinggi negara. Puluhan pejabat tersebut dituding terlibat kasus korupsi dalam kontrak proyek pembangunan dan perawatan jalan di negara Amerika Tengah tersebut.
Investigasi korupsi ini sudah berlangsung sejak dua tahun lalu dan tengah berupaya mencari bukti-bukti dari pihak pemerintah maupun perusahaan swasta.
Pada hari Senin (14/06/2021) otoritas Kosta Rika tengah melakukan pencarian dan penangkapan pada puluhan pejabat yang dituding terlibat dalam aksi korupsi. Menurut kepala Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza mengatakan apabila ini merupakan salah satu investigasi korupsi terbesar dan paling berpengaruh.
Agen dari organisasi tersebut sudah melakukan pencarian sejak pukul 07.00 untuk melakukan pencarian 57 pihak yang terlibat. Diketahui bahwa 14 di antaranya merupakan institusi negara, termasuk kantor presiden. Inspeksi ini untuk melakukan pencarian dokumen bukti tindak kriminal yang dilakukan pihak terduga, dilansir dari Associated Press.
Dikutip dari Swiss Info, sejauh ini sudah ada 16 orang yang ditangkap terkait kasus korupsi alokasi dana publik, ketidakjujuran saat bertugas, pemberian rekomendasi khusus, pencurian, suap dan pengambilan dana konstruksi dan perawatan infrastruktur jalan.
Kepala OIJ, Walter Ezpinoza juga mengatakan bahwa, "Sejumlah pebisnis atau perusahaan yang memiliki modal besar dan kuat akan memiliki kemungkinan melancarkan aksi untuk mendekati pejabat, termasuk memberinya hadiah, royalti, mempengaruhi rekomendasi seseorang dan juga menyebabkan kejanggalan dalam kontrak bisnis yang berakibat pada meningkatnya biaya kerja dan mempengaruhi pengeluaran negara."
Kasus korupsi di kalangan pejabat negara terkait pembangunan jalan ini tercium setelah adanya defisit anggaran sebesar 127 juta dolar AS atau Rp1,8 triliun antara tahun 2018-2020. Namun dalam investigasi kali ini berfokus pada Dewan Kereta Api Nasional yang menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Transportasi.
Sementara itu, investigasi sudah dimulai sejak 2019 setelah beberapa orang memberikan infomasi kepada otoritas setempat bahwa pejabat negara memiliki kecenderungan untuk memenuhi kontrak dari beberapa perusahaan. Di antara perusahaan tersebut yang diduga terlibat adalah Contructora Meco dan H. Solis, hingga dikenal sebagai perusahaan yang selalu memenangkan kontrak pemerintah, dikutip dari Associated Press.