Krisis Hormuz Ungkap Selat Indonesia Jadi Titik Rawan bagi Australia

Sebagian besar perdagangan laut Australia ternyata sangat bergantung pada jalur yang melewati wilayah Indonesia. Rute melalui dan sekitar kepulauan Indonesia menyumbang sekitar 83 persen impor maritim Australia dan hampir 90 persen ekspornya. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia memegang posisi yang sangat penting dalam rantai logistik Australia.

Kalau jalur ini terganggu, Australia gak hanya mengalami keterlambatan pengiriman barang, tapi juga ancaman ekonomi yang jauh lebih besar. Pasokan energi, bahan baku industri, hingga kebutuhan ekspor utama bisa terkena dampaknya. Karena itu, stabilitas selat Indonesia menjadi urusan yang sangat vital bagi Canberra.

Banyak orang mengira penutupan selat hanya soal kapal harus memutar jalur lebih jauh. Padahal efeknya jauh lebih luas dari itu, lho. Laporan dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS memproyeksikan bahwa penutupan jalur laut Indonesia akan sangat mahal dan merusak perdagangan internasional.

Biaya logistik bisa melonjak drastis karena kapal harus mencari rute alternatif yang lebih panjang dan lebih mahal. Waktu pengiriman juga menjadi lebih lama, sehingga mengganggu rantai pasok global. Dalam situasi krisis, kondisi seperti ini bahkan bisa memicu tekanan ekonomi lintas negara.

Berdasarkan aturan United Nations lewat UNCLOS, Indonesia memang wajib menjaga jalur laut kepulauannya tetap terbuka. Bahkan saat konflik bersenjata, Indonesia sebagai negara netral tetap memiliki kewajiban tertentu agar pelayaran internasional bisa berjalan. Namun, praktik di lapangan gak selalu sesederhana bunyi aturan hukum.

Dilansir The Lowy Institute, seorang perwira senior TNI AL dalam wawancara terbaru menjelaskan bahwa Indonesia tetap bisa menutup jalur tertentu bila situasi mengharuskan, selama menyediakan jalur pengganti. Ia merujuk pada Pasal 53 ayat 7 UNCLOS. Sementara itu, sebagian pakar hukum internasional menilai jalur tersebut seharusnya tetap terbuka karena dianggap sebagai selat yang biasa dipakai untuk navigasi internasional.

Masalah jalur laut ini bukan ancaman baru karena pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1964, Indonesia menolak kapal induk Inggris HMS Victorious dan dua kapal perusak yang ingin melintas melalui Selat Sunda. Penolakan itu terjadi saat Indonesia sedang menghadapi konfrontasi dengan Malaysia.

Ketegangan antara Jakarta dan London saat itu cukup serius sebelum akhirnya diselesaikan lewat usulan jalur alternatif. Lalu pada tahun 1988, Indonesia juga menutup Selat Sunda dan Selat Lombok untuk latihan militer. Canberra merespons keras karena menganggap langkah itu melanggar hukum internasional.

Penelitian terbaru dari International Institute for Strategic Studies atau IISS mengungkap bahwa Indonesia sedang mengembangkan strategi anti-access/area-denial atau A2/AD sebagai bagian dari pertahanan kepulauan. Strategi ini mencakup penempatan ranjau laut dan kapal selam di area yang dianggap sebagai corong strategis perairan Indonesia. Langkah ini penting bagi pertahanan nasional Indonesia, tapi di sisi lain membuat negara seperti Australia semakin waspada. Apalagi nanti kapal selam AUKUS diperkirakan akan melintasi selat-selat tersebut. Perbedaan tafsir hukum dan kepentingan keamanan bisa menjadi sumber ketegangan baru apabila gak dikelola dengan baik.

Penandatanganan Australia–Indonesia Treaty on Common Security atau Jakarta Treaty pada Februari 2026 membuka peluang kerja sama yang lebih kuat. Perjanjian ini memungkinkan konsultasi rutin di tingkat pemimpin dan menteri mengenai isu keamanan bersama. Ini menjadi langkah awal yang sangat penting untuk mencegah krisis di masa depan.

Lewat forum tersebut, kedua negara bisa menyusun skenario darurat jika terjadi gangguan jalur laut. Tujuannya bukan hanya menjaga perdagangan tetap berjalan, tapi juga membangun pemahaman yang sama soal aturan pelayaran saat konflik terjadi. Komunikasi yang kuat sering kali jauh lebih efektif dibanding hanya mengandalkan aturan hukum semata.

Krisis Hormuz membuktikan bahwa ketergantungan pada jalur laut sempit bisa menjadi titik lemah besar bagi sebuah negara. Bagi Australia, ancaman itu ternyata gak hanya datang dari Timur Tengah, tapi juga dari selat-selat strategis di Indonesia. Posisi Indonesia sebagai penghubung utama perdagangan laut membuat perannya sangat krusial dalam stabilitas kawasan.

Hubungan baik antara Jakarta dan Canberra menjadi kunci agar potensi konflik bisa dicegah sejak awal. Bukan hanya soal hukum internasional, tapi juga soal komunikasi, kepercayaan, dan kerja sama nyata. Jika kedua negara mampu menjaga jalur ini tetap aman, stabilitas ekonomi kawasan pun akan jauh lebih terjamin.