KTT ASEAN Diharapkan Serius Soroti Isu Pekerja Migran

08 Mei 2023, 09:42 WIB

Ilustrasi - Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia mengantre saat tiba di Bandara Internasional Kualanamu Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Kamis (9/4)(ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

Jakarta, IDN Times - Side event KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, telah dimulai sejak 6 Mei 2023. Side event pertama digelar oleh Migrant Care dengan fokus para pekerja migran Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan pegiat perlindungan pekerja migran di kawasan, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara.

Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan masukan dari sisi perlindungan pekerja migran untuk Indonesia dan Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo yang bakal memimpin KTT ASEAN pada 10-11 Mei 2023.

1. ASEAN harus mengutamakan kerja masyarakat sipil

Ilustrasi para TKI (Dok Humas Bandara Ahmad Yani)

Hakekat ASEAN sejak deklarasi Piagam ASEAN serta Visi ASEAN, sebagai suatu komunitas bersama, adalah untuk mengembangkan kerja sama yang sifatnya berpusat pada manusia atau masyarakat (people) untuk kemajuan di bidang pembangunan sosial.

Dengan demikian, keadilan, martabat, dan kualitas hidup masyarakat Asia Tenggara bisa terwujud.

"Sudah selayaknya, negara-negara ASEAN mengutamakan kerja-kerja masyarakat sipil khususnya terkait perlindungan pekerja migran karena adanya perubahan geopolitik, demografi penduduk dan climate change yang menghendaki negara bertumpu pada kerja sama dengan masyarakat sipil untuk memperkuat daya tawar dengan negara-negara eksternal,” kata pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).

2. KTT ASEAN diharapkan bisa tangani isu pekerja migran

Bendera negara ASEAN di Bintang Flores, Labuan Bajo. (IDN Times/Sonya Michaella)

Dinna berharap, dalam KTT ASEAN tahun ini yang diketuai Indonesia, isu pekerja migran bisa menjadi sorotan penting.

“Ada harapan bahwa Chairman Statement 2023 mencakup komponen ASEAN Social, yakni paragraf tentang sentralitas orang dan masyarakat sipil sebagai inti dan penggerak dari kegiatan membangun kerja sama di ASEAN,” ucap Dinna lagi.

“Penanganan terhadap penduduk negara ASEAN, termasuk yang menjadi pekerja migran, agar diberikan keistimewaan demi percepatan mencapai komunitas ASEAN yang berkeadilan, bermartabat, dan berkualitas hidup tinggi,” tutur dia.

3. Harus ada indikator capaian kerja baru untuk ASEAN Vision Post 2025

Persiapan Bandara Komodo, Labuan Bajo, sambut KTT ASEAN ke-42. (IDN Times/Sonya Michaella)

Terkait harapan untuk ASEAN Vision Post-2025, Dinna menyampaikan perlunya indikator-indikator capaian kerja yang baru, yang sifatnya lintas sektoral, lintas pilar ASEAN, dan konkrit untuk masyarakat ASEAN.

“Jangan lagi isu pekerja migran dititipkan di pilar sosial budaya saja sementara sektor lain kurang peduli, lalu pertemuan masyarakat sipil dianggap sampingan, tetapi justru dibangun kerja-kerja lintas sektoral yang difasilitasi ASEAN dan melibatkan kalangan masyarakat sipil secara luas," kata Dinna.

"Saya yakin Presiden Joko Widodo berkenan menghayati pentingnya pendekatan lintas sektor untuk nasib pekerja migran yang lebih baik,” Tambahnya.