Kuba Sebut Kantor Kedubesnya di AS Dapat Serangan Teroris

Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez mengatakan bahwa serangan terorisme ini berlangsung pada Minggu malam, setelah ada seseorang yang melemparkan bom molotov di area Kantor Kedubes Kuba. 

"Kantor Kedutaan Besar Kuba di AS menjadi target serangan teroris oleh seorang individu yang melemparkan dua bom molotov. Seluruh staf di Kantor Kedubes dalam keadaan aman dan tidak ada yang terluka. Untuk detail insiden ini kami masih akan memberitahukan lebih lanjut," terangnya, dikutip Telesur.

Rodriguez menyebut bahwa serangan tersebut didalangi oleh motif politik dan ia menyalahkan kelompok anti-Kuba di AS yang berada di balik teror ini.

"Kelompok anti-Kuba akan mengarah ke terorisme ketika mereka merasa bahwa tidak ada hukuman. Ini adalah sesuatu yang pemerintah Kuba berulang kali memperingatkan kepada pihak AS," tambahnya. 

Melalui keterangannya itu, Rodriguez juga mengkritik tindakan AS yang dianggap tidak menindak kasus teror di Kantor Kedubes Kuba pada April 2020. Ia pun menyerukan kepada AS agar segera menginvestigasi kasus ini. 

Dilaporkan Miami Herald, insiden itu terjadi pada 30 April 2020, ketika seseorang bernama Alexander Alazo menembakkan senjata api AK-47 ke Kantor Kedutaan Besar Kuba di Washington DC. Menurut keterangan keluarganya, pria kelahiran Kuba itu mengalami masalah kesehatan mental. 

Saat itu, Rodriguez pun menyebut bahwa Alazo pergi ke sebuah gereja di Doral untuk menghadiri perkumpulan. Tanpa memberikan bukti, ia mengklaim bahwa Alazo memiliki kelompok yang mempromosikan agresi dan kekerasan terhadap rezim Kuba. 

Dalam insiden tersebut, tidak ada satu pun korban jiwa maupun korban tewas. Namun, pemerintah Kuba pun bersikukuh bahwa aksi tersebut merupakan tindakan terorisme yang didorong sikap eks Presiden Donald Trump kepada negaranya. 

Pada Kamis (21/9/2023), puluhan warga keturunan Kuba menggelar demonstrasi di Manhattan, New York atas kedatangan Presiden Miguel Diaz-Canel. Mereka menolak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negara kepulauan tersebut. 

"Warga Kuba tidak memiliki hak asasi sebagai manusia dan yang paling menyedihkan adalah pemimpin itu hanya ada beberapa blok dari sini di Kantor Pusat PBB," ungkap Koordinatoor Cuban Freedom March, Alian Collazo. 

"Terdapat ribuan tahanan politik, termasuk anak-anak di bawah 18 tahun. Mereka ditahan hanya karena melakukan apa yang saya lakukan di sini," tambahnya. 

Di sisi lain, demonstran juga membawa spanduk yang menolak keputusan rezim komunis Kuba yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Mereka juga menolak pengiriman warga Kuba untuk ikut berperang membela Rusia di Ukraina.