Tarif Transjakarta Naik? Ini Alasan di Balik Rencana Pramono
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menaikkan tarif Transjakarta, terutama untuk rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang dinilai tidak relevan dengan tarif transportasi bandara lainnya.
- Anggota DPRD DKI M. Taufik Zoelkifli memahami alasan kenaikan tarif karena subsidi dari APBD Jakarta seharusnya difokuskan bagi warga ber-KTP Jakarta, bukan wilayah penyangga.
- MTZ menilai pemerintah daerah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi perlu ikut memberi subsidi bagi warganya agar beban biaya transportasi tidak sepenuhnya ditanggung Pemprov DKI.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengisyaratkan akan menaikkan tarif Transjakarta dalam waktu dekat. Penyesuaian tarif itu salah satunya berkaitan dengan pengoperasian rute-rute TransJabodetabek, termasuk layanan Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.
Pramono mengatakan, tarif Rp3.500 untuk rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta dinilai tidak lagi relevan mengingat layanan transportasi lain menuju bandara mematok tarif jauh lebih tinggi.
"Enggak mungkin Blok M-Soekarno-Hatta itu Rp3.500, karena naik Damri dan layanan lain rata-rata sudah di atas Rp100 ribu. Maka akan ada penyesuaian, angkanya akan segera diputuskan dalam waktu dekat ini," ujar Pramono dikutip Rabu, (10/6/2026).
1. Subsidi transportasi untuk warga Jakarta
Menanggapi rencana tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, M. Taufik Zoelkifli (MTZ), mengaku memahami alasan Pemprov DKI menaikkan tarif layanan TransJabodetabek.
Menurut MTZ, subsidi transportasi publik yang bersumber dari APBD DKI Jakarta pada dasarnya diperuntukkan bagi warga Jakarta. Karena itu, perluasan layanan Transjakarta ke wilayah penyangga membuat subsidi juga dinikmati masyarakat di luar Jakarta.
"Kalau Transjakarta adalah transportasi publik di Jakarta, maka memakai APBD Jakarta. Sehingga kalau ada subsidi atau keringanan, itu memang untuk warga Jakarta yang ber-KTP Jakarta," katanya.
2. Subsidi Jakarta dinikmati warga luar DKI
MTZ menjelaskan, ketika layanan diperluas menjadi TransJabodetabek yang menjangkau Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, maka subsidi yang diberikan Pemprov DKI ikut dinikmati warga non-KTP Jakarta.
"Ketika Transjakarta diperluas menjadi TransJabodetabek, maka subsidinya bukan hanya ke warga Jakarta, tetapi juga ke warga luar Jakarta. Jadi saya memahami mengapa kemudian gubernur mau menaikkan tarifnya," ujarnya.
3. Wilayah penyangga harusnya beri subsidi untuk warganya
Ia menambahkan, pemerintah daerah di wilayah penyangga semestinya turut memberikan subsidi transportasi bagi warganya. Karena itu, MTZ menyatakan setuju apabila terdapat penyesuaian tarif khusus untuk layanan TransJabodetabek.
"Kalau yang di Bogor atau Tangerang, ya harusnya disubsidi oleh pemerintah daerah setempat, Pemerintah Jawa Barat atau Banten. Jadi sementara ini saya setuju kalau ada kenaikan tarif TransJabodetabek," katanya.
