Lithuania Tuduh Rusia Kirim Paket Alat Peledak di Seluruh Eropa

Budrys memperingatkan kepada seluruh sekutunya bahwa insiden ledakan paket di gudang DHL di Birmingham, Inggris dan Leipzig, Jerman bukanlah sebuah kecelakaan. Ia menyebut peristiwa itu bagian dari operasi militer. 

"Kami tidak bisa membiarkan masalah ini tidak terjawab karena ini hanya akan memperburuk keadaan dan kami harus bergerak dengan tindakan baru. Kami harus menetralisir ini dan mencegah sumbernya dan kami tahu siapa sumber masalah ini, yakni Intelijen Militer Rusia," tuturnya, dilansir LRT.

Ia menambahkan agar NATO segera meningkatkan kapabilitas intelijen dan menambah personel di negara-negara Baltik untuk melancarkan operasi pencegahan. 

Kepala Komite Pertahanan Parlemen Lithuania Arvydas Pocius mengatakan aksi ini adalah bagian dari kampanye serangan hybrid Rusia yang bertujuan menimbulkan kekacauan, kepanikan, dan ketidakpercayaan pada pemerintah. 

Jaksa Agung Lithuania Nida Grunskiene mengonfirmasi pembukaan investigasi pengiriman DHL dan mengumumkan penangkapan sejumlah terduga pelaku jaringan sabotase di negaranya.

"Beberapa individu sudah ditangkap. Tidak hanya di Lithuania, tapi beberapa individu sudah ditahan terutama terkait dugaan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal. Namun, kami tidak dapat memberikan informasi secara detail dan berapa jumlah yang ditangkap karena akan berdampak pada keamanan warga," tuturnya. 

Grunskiene memastikan bahwa investigasi ini sudah dilakukan dengan intensif dan melibatkan aparat penegak hukum dari negara lain. Ia menyebut penangkapan ini sudah dilakukan di Lithuania dan beberapa negara lainnya. 

Melansir RFE/RL, pada Oktober, otoritas Polandia sudah mengumumkan penangkapan empat terduga pelaku pengiriman paket yang berisikan bahan peledak. Paket tersebut rencananya akan dikirimkan ke AS dan Kanada. 

Kementerian Pertahanan Lithuania dan Komite Keamanan Parlemen Lithuania sudah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melarang warga Rusia dan Belarus bergabung dalam militer Lithuania. 

Kebijakan ini juga meliputi individu yang memegang kewarganegaraan ganda Lithuania dengan Rusia atau Belarus. Seluruh warga negara ganda dengan kedua negara tersebut tidak lagi diwajibkan ikut dalam wajib militer di Lithuania. 

Menteri Pertahanan Lithuania Laurynas Kasciunas mengatakan bahwa larangan ini adalah langkah untuk mencegah warga negara ganda membocorkan informasi sistem pertahanan nasional. 

"Amamdemen ini bertujuan memastikan tidak ada personel militer dari negara tidak bersahabat. Mereka berpotensi terlibat dalam intelijen asing dan mengancam keamanan nasional. RUU ini juga penting untuk menghilangkan kebingungan terkait tugas mereka di Lithuania," tuturnya.