Mandat Gagal Diperpanjang, PBB Akhiri Misi Perdamaian di Sahara Barat

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menyatakan tahap likuidasi misi ini diawasi oleh gugus tugas kecil di bawah Departemen Dukungan Operasional PBB. Tim tersebut bertugas mengatur pemulangan aset milik negara-negara penyumbang pasukan ke negara asal serta memusnahkan peralatan milik PBB. Guterres juga meminta semua pihak bekerja sama penuh agar proses penarikan berjalan tertib dan selesai secepatnya.

Selama beroperasi, MINURSO berkantor pusat di Kota Laayoune dan mengelola 11 lokasi di seluruh Sahara Barat hingga kamp pengungsi Sahrawi di Tindouf, Aljazair. Misi ini awalnya dibentuk melalui Resolusi DK PBB Nomor 690 pada April 1991 untuk memantau gencatan senjata dan menyiapkan referendum penentuan nasib sendiri. Namun, rencana referendum itu macet akibat ketidaksepakatan antara Maroko dan Front Polisario mengenai syarat serta daftar pemilih.

Guterres turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel MINURSO dan Perwakilan Khususnya, Alexander Ivanko, atas pengabdian mereka. Ia menegaskan PBB akan terus mencari solusi politik yang adil, bertahan lama, dan dapat diterima semua pihak melalui Utusan Pribadinya, Staffan de Mistura.

"Meskipun operasi penjaga perdamaian MINURSO telah berakhir, PBB siap terus mendukung upaya memajukan dialog dan mencari penyelesaian damai atas konflik tersebut," kata Guterres, dilansir Al Jazeera.

Berakhirnya mandat MINURSO dipicu oleh kebuntuan diplomatik di DK PBB setelah dua draf resolusi perpanjangan mandat gagal disahkan pada Jumat. Amerika Serikat (AS) awalnya mengajukan draf resolusi untuk memperpanjang misi selama satu tahun, menghapus kata referendum dari nama misi menjadi MINUSO, dan menjadikan proposal otonomi Maroko sebagai satu-satunya dasar perundingan. Draf ini merupakan kelanjutan dari Resolusi 2797 pada Oktober 2025 yang mendukung proposal otonomi Maroko serta bertujuan mengurangi komponen militer misi secara bertahap.

Rusia memveto draf usulan AS tersebut meski telah didukung oleh 11 dari 15 anggota DK PBB, termasuk Prancis dan Inggris. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyatakan Moskow menolak draf itu karena memihak satu kubu dan berupaya merombak keseimbangan yang ada. Sebaliknya, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyayangkan penggunaan hak veto tersebut karena proposal Washington dinilai dapat memajukan penyelesaian konflik yang telah berlangsung setengah abad itu.

"Kami menekankan fakta bahwa Dewan Keamanan tidak dapat secara otomatis menentukan terlebih dahulu masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan," ujar Nebenzia.

Setelah veto tersebut, Rusia mengajukan draf resolusi tandingan yang mengusulkan perpanjangan teknis mandat MINURSO hingga 31 Oktober 2027. Draf Rusia ini mempertahankan nama serta tugas tradisional misi guna mengakomodasi semua pihak, termasuk Aljazair dan Front Polisario. Namun, AS membalas dengan memveto draf resolusi Rusia itu sehingga mandat MINURSO berakhir tanpa pembaruan.

Raja Maroko, Mohammed VI, menyambut berakhirnya misi ini dan menyebutnya sebagai penutupan babak MINURSO yang dinilai sudah usang serta tidak efektif di lapangan. Pemerintah Maroko juga berencana mengeluarkan isu Sahara Barat dari Komite Keempat Majelis Umum PBB dan agenda DK PBB secara permanen. Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, menilai langkah di Majelis Umum lebih mudah ditempuh karena perbedaan prosedur pemungutan suara, mengingat MINURSO telah menjadi bagian dari kebuntuan politik.

Meski misi PBB ditarik, Bourita menegaskan Maroko tetap berkomitmen menghormati kesepakatan gencatan senjata sebagai kewajiban politik dan hukum. Sejauh ini, lebih dari 135 negara telah mendukung rencana otonomi Maroko di wilayah yang diklaim Rabat sejak penarikan Spanyol pada 1975 tersebut. Tanpa pengawasan PBB, Maroko kini memiliki keleluasaan lebih besar untuk mengelola wilayah itu dan mendorong kemitraan bilateral langsung dengan negara sekutu seperti Prancis dan Spanyol.

Di sisi lain, Front Polisario yang didukung Aljazair menyatakan keprihatinan atas kebuntuan di DK PBB karena kehilangan platform utama untuk menuntut referendum kemerdekaan Republik Sahrawi. Kementerian Luar Negeri Aljazair juga menyampaikan penyesalan atas berakhirnya mandat MINURSO pada Sabtu. Aljazair menyalahkan keberpihakan berlebih AS terhadap posisi Maroko sebagai penyebab gagalnya perpanjangan misi tersebut.