PBB Dukung Rencana Otonomi Maroko untuk Sahara Barat
- 11 dari 15 anggota DK PBB mendukung rencana otonomi Maroko untuk Sahara Barat
- Rusia, China, dan Pakistan memilih abstain, Aljazair tidak berpartisipasi
- Raja Maroko menyatakan bahwa langkah PBB ini membuka babak baru dan merupakan kemenangan bagi Maroko
Jakarta, IDN Times- Dewan Keamanan PBB (DK PBB) telah menyetujui resolusi yang mendukung rencana otonomi Maroko untuk Sahara Barat pada Jumat (31/10/2025). Resolusi ini menganggap proposal Maroko sebagai solusi paling memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa wilayah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Keputusan ini menjadi pengesahan internasional terkuat sejauh ini yang mendukung kontrol Rabat atas wilayah yang disengketakan tersebut. Resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) ini juga sekaligus memperbarui mandat pasukan penjaga perdamaian PBB di Sahara Barat, yang dikenal sebagai MINURSO, selama satu tahun, dilansir The Guardian.
1. AS sambut putusan DK PBB
Pemungutan suara DK PBB tersebut menunjukkan dukungan signifikan terhadap usulan Maroko terkait otonomi di bawah kedaulatan mereka. Sebanyak 11 dari 15 anggota dewan memberikan suara mendukung resolusi yang dibuat oleh AS.
Ini merupakan kali pertama mandat dari Dewan Keamanan secara eksplisit menyetujui hasil yang diinginkan Maroko. Sementara itu, tiga negara yakni Rusia, China, dan Pakistan memilih abstain, sedangkan Aljazair memilih tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyambut baik hasil voting ini dan menyebutnya momen bersejarah. Menurutnya, hasil ini membangun momentum perdamaian yang sudah lama tertunda di Sahara Barat. AS mendesak semua pihak yang terlibat untuk segera duduk bersama untuk diskusi serius.
“Kami yakin perdamaian regional mungkin terjadi tahun ini, dan kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi kemajuan,” ujar Waltz, dilansir DW.
2. Warga Maroko rayakan dukungan PBB
Keputusan PBB ini disambut dengan perayaan di berbagai kota di Maroko. Ribuan orang turun ke jalan, membawa bendera, dan meneriakkan slogan-slogan patriotik sebagai bentuk kegembiraan atas dukungan internasional tersebut.
Raja Maroko, Mohammed VI, menyatakan bahwa langkah PBB ini membuka babak baru dan merupakan kemenangan bagi Maroko. Ia juga menyerukan dialog persaudaraan dengan Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune.
Sebaliknya, Aljazair, yang merupakan pendukung utama Front Polisario, kecewa atas hasil resolusi tersebut. Mereka berpendapat, resolusi tersebut mengabaikan proposal yang diajukan oleh Front Polisario, yang juga merupakan pihak dalam sengketa.
“Keputusan akhir mengenai masa depan tidak bisa, tidak boleh, menjadi milik siapa pun selain rakyat di bawah dominasi kolonial,” kata Duta Besar Aljazair untuk PBB Amar Bendjama, dilansir Al Jazeera.
3. Maroko kuasai mayoritas wilayah sengketa
Sengketa Sahara Barat merupakan konflik teritorial paling lama di Afrika, bermula sejak Spanyol mundur pada tahun 1975. Wilayah yang kaya mineral ini kemudian diklaim oleh Maroko dan Front Polisario, kelompok separatis yang beroperasi dari kamp-kamp pengungsi di Aljazair barat daya.
Maroko menguasai hampir seluruh wilayah gurun yang luas ini, kecuali jalur sempit di timur tembok pasir yang dibangun Maroko. Selama bertahun-tahun, Maroko telah mengubah wilayah tersebut dengan proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan pelabuhan laut dalam dan jalan raya sepanjang 1.055 kilometer.
Front Polisario menuntut diadakannya referendum penentuan nasib sendiri, dengan opsi kemerdekaan penuh bagi rakyat Sahrawi. Namun, proposal otonomi Maroko, yang diajukan sejak 2007, menawarkan otonomi lokal sambil tetap mempertahankan kedaulatan Rabat atas pertahanan dan urusan luar negeri.
Menyambut putusan ini, Raja Mohammed VI menyatakan pihaknya akan memperbarui dan mengajukan kembali rencana tersebut kepada PBB sebagai satu-satunya dasar untuk negosiasi. Sementara itu, Front Polisario sendiri menolak ikut dalam proses yang dinilai melegitimasi pendudukan militer ilegal Maroko.
