Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Kemensos Siapkan Skema Baru Pembiayaan PBI-JK BPJS Kesehatan

2 min read
Kemensos Siapkan Skema Baru Pembiayaan PBI-JK BPJS Kesehatan
Suasana gedung Kementerian Sosial dipadati warga miskin akibat pembaruan desil dan belum menerima bantuan sosial (bansos), Kamis (17/9/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
  • Kemensos menyiapkan skema pembiayaan baru PBI-JK agar masyarakat Desil 1-8 DTSEN terjamin JKN, namun rancangan ini masih dalam tahap simulasi dan pembahasan.
  • Dalam simulasi, APBN menanggung Desil 1-4, pemerintah kabupaten/kota membiayai Desil 5-6, dan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas Desil 7-8.
  • Saat ini 156,8 juta jiwa atau 55 persen penduduk menerima bantuan iuran JKN; simulasi disusun bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan berbasis pemutakhiran DTSEN.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Kesehatan.

Dalam rancangan tersebut, masyarakat yang masuk dalam kelompok Desil 1 hingga 8 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ditargetkan dapat ter-cover dalam PBI-JK, dengan tanggung jawab pembiayaan terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan, pembagian pembiayaan yang direncanakan untuk Desil 1 sampai 4 akan menjadi tanggungan pemerintah pusat melalui APBN, desil 5-6 ditanggung pemerintah kabupaten/kota, sedangkan desil 7-8 menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dia menegaskan skema tersebut masih dalam tahap simulasi dan pembahasan.

“Jadi ini perlu saya sampaikan di awal bahwa apa yang kami sampaikan ini masih dalam tahap simulasi dan pembahasan. Kita terus mendalami, ada beberapa skema, salah satunya adalah ini,” kata Gus Ipul dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (4/10/2026).

  1. 1. Sebanyak 156,8 juta jiwa nikmati PBI

    Kemensos Siapkan Skema Baru Pembiayaan PBI-JK BPJS Kesehatan
    Seorang wartawan memvideo bagian lobi Kantor BPJS Kesehatan Kanwil Jateng. (IDN Times/Fariz Fardianto)

    Gus Ipul juga menyoroti skema bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini tengah berjalan (existing).

    Dalam bantuan iuran ini, sekitar 156,8 juta jiwa atau 55 persen populasi penduduk telah menjadi penerima manfaat, baik melalui PBI, PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) Pemda, maupun PBPU Mandiri kelas 3.

  2. 2. Kemensos susun simulasi

    Konferensi Pers Kupas Desil oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Wid
    Konferensi Pers Kupas Desil oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. (IDN Times/Lia Hutasoit)

    Sebagai upaya memperbaiki program perlindungan dan jaminan sosial lewat data akurat sekaligus menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, Kemensos menyusun simulasi pembagian pembiayaan PBI-JK bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

    “Ini adalah arahan Bapak Presiden, jadi memang bahwa Presiden mengarahkan agar kita, dengan data yang akurat itu kemudian menjangkau semua yang paling membutuhkan. Nah dalam rangka untuk menindaklanjuti arahan Presiden itu, kita melakukan simulasi bersama dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan,” ujar dia.

  3. 3. Desil 1-8 DTSEN terjamin JKN

    Kemensos Siapkan Skema Baru Pembiayaan PBI-JK BPJS Kesehatan
    Ilustrasi Pemutahiran DTSEN dan Desil/ IDN Times Dini Suciatiningrum

    Gus Ipul mengungkapkan, ada tiga tujuan kenapa simulasi perluasan PBI-JK ini dirancang. Pertama, memberikan perlindungan lebih luas dengan harapan masyarakat pada desil 1-8 DTSEN terjamin JKN, termasuk kelompok rentan yang mudah jatuh miskin karena sakit.

    “Kemudian yang kedua, pembagian peran yang lebih adil antara pusat, provinsi, dan kabupaten-kota, termasuk di dalamnya adalah berbagi tanggung jawab sesuai lapisan desil. Dan yang ketiga, tepat sasaran dan berkelanjutan berbasis pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang terus dimutakhirkan, sementara desil 9-10 itu diharapkan nanti tetap mandiri,” ucap dia.

Related Articles

See More