Jakarta, IDN Times - Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, resmi menandatangani undang-undang amandemen konstitusi baru pada Selasa (7/7/2026). Langkah ini mengesahkan perpanjangan masa jabatannya sebagai presiden di negara tersebut.
Pengesahan aturan baru ini memicu protes dari kelompok oposisi dan masyarakat sipil. Meski demikian, juru bicara pemerintah memastikan seluruh prosedur hukum kini telah selesai dijalankan.
Konstitusi baru ini memperpanjang masa jabatan Presiden Emmerson Mnangagwa selama dua tahun. Dengan begitu, pria berusia 83 tahun tersebut akan terus memimpin hingga tahun 2030.
Kebijakan ini didasarkan pada rancangan undang-undang amandemen konstitusi nomor tiga yang telah disetujui kabinet. Regulasi tersebut mengubah masa jabatan presiden, parlemen, dan pemerintah daerah dari lima tahun menjadi tujuh tahun.
Kementerian Informasi Zimbabwe mengumumkan pemberlakuan aturan baru ini melalui media sosial, lengkap dengan salinan berkas hukum resminya.
"Amandemen ini sudah ditandatangani dan kini resmi menjadi undang-undang," ujar Sekretaris Tetap Kementerian Informasi Zimbabwe, Nick Mangwana, dikutip dari Daily Sabah.
Selain memperpanjang masa jabatan, undang-undang baru ini mengubah tata cara pemilihan presiden di Zimbabwe. Sistem pemilihan langsung oleh seluruh warga negara kini resmi dihapuskan.
Sebagai gantinya, presiden di masa depan akan dipilih melalui sidang gabungan anggota parlemen. Anggota Majelis Nasional dan Senat telah meloloskan aturan ini dengan dukungan suara mayoritas.
Pemerintah menyatakan bahwa pengalihan sistem ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan program pembangunan nasional.
"Langkah ini bertujuan meningkatkan stabilitas politik dan menjaga kelanjutan kebijakan, sekaligus mengurangi seringnya pemilu yang terlalu kompetitif," kata Nick Mangwana, dikutip dari The Guardian.
Kelompok oposisi dan masyarakat sipil mengecam perubahan aturan tersebut karena dinilai hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Mereka juga mengkritik potensi kemunduran demokrasi di Zimbabwe.
Aksi protes warga sempat diwarnai kekerasan di tengah ketatnya penjagaan aparat. Beberapa tokoh hukum dan aktivis oposisi dilaporkan terluka saat menghadiri pertemuan publik.
Pihak oposisi menegaskan bahwa amandemen ini mengabaikan suara mayoritas rakyat yang menginginkan pemilihan langsung secara demokratis.
"Ini adalah upaya perebutan kekuasaan lewat konstitusi yang merugikan rakyat Zimbabwe, karena merampas hak dasar warga untuk memilih pemimpinnya secara langsung," tegas Perwakilan Forum Pembela Konstitusi, Makomborero Haruzivishe.