Menhan Jerman: 'NATO Tak Kan Biarkan Didikte oleh Rusia'

Ketegangan Ukraina-Rusia telah mencapai pada titik mengkhawatirkan. Ada ancaman perang besar jika ketegangan itu tidak diredakan.

Ukraina yang merasa terancam dengan penumpukan besar pasukan Rusia di sebelah timur perbatasannya, menuduh bahwa Moskow merencanakan akan menyerang Kiev. Uni Eropa (UE), NATO juga G7 mendukung Ukraina dan mengancam Rusia dengan sanksi ekonomi yang keras jika serangan itu benar-benar terjadi.

Dalam upaya meredakan ketegangan tersebut, Rusia membuat proposal jaminan keamanan kepada NATO. Salah satu tuntutannya adalah agar aliansi atlantik utara itu tidak melakukan ekspansi ke Eropa timur.

Dilansir Reuters, Menteri Pertahanan Jerman, Christine Lambrecht mengatakan "kami akan membahas proposal Rusia. Tetapi tidak mungkin Rusia mendikte mitra NATO tentang postur mereka, dan itu adalah sesuatu yang akan kami jelaskan dengan sangat jelas dalam pembicaraan (minggu depan di dewan NATO)," ujarnya.

Pada hari Minggu (19/12/21) Lambrecht berbicara dengan Menteri Pertahanan Lithuania Arvydas Anusauskas di kota Rukla. Mereka berdua menuduh Rusia mencoba mengganggu aliansi NATO. Mereka juga mengatakan NATO tidak boleh membiarkan Moskow membagi pengaruh di benua Eropa.

Sejauh ini belum dikeluarkan secara rinci apa saja tuntutan Rusia yang diajukan dalam proposal jaminan keamanan, yang sudah diberikan kepada utusan AS. Tapi sebagian besar informasi yang beredar adalah, Rusia tidak ingin Ukraina dan Georgia jadi anggota NATO.

Selain itu, Moskow juga menuntut agar pasukan batalyon NATO yang berada di negara-negara tetangganya untuk ditarik mundur. Dilansir Politico, pasukan NATO berada di Polandia, Estonia, Latvia dan Lithuania.

Kehadiran NATO di Eropa timur dianggap Rusia sebagai ancaman. Rusia tidak ingin beberapa negara tetangganya menjadi tempat penempatan persenjataan canggih milik NATO yang itu berarti mengancam keamanan dalam negerinya.

Pihak kementrian pertahanan Lithuania dalam unggahan media sosialnya usai Anusauskas dan Lambrecht bertemu, menjelaskan bahwa "kita harus menjelaskan Rusia tidak memiliki hak untuk memberi tahu anggota NATO bagaimana harus berperilaku."

Juru bicara Kremlin Dmitry Peshkov telah mengatakan bahwa pihak Rusia siap untuk mengirim utusannya guna mendiskusikan proposal itu di negara netral. Dia mengatakannya persis usai proposal jaminan keamanan itu diberikan kepada utusan AS.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya juga sudah meminta NATO untuk memulai pembicaraan substantif. Tindakan itu dilakukan untuk memberi Rusia jaminan keamanan jangka panjang dan dapat diandalkan.

Tapi, jika proposal jaminan keamanan itu ditolak oleh NATO, maka Rusia akan melakukan pembalasan. Dilansir Tass, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko pada hari Sabtu menjelaskan bahwa negaranya siap berbicara untuk peralihan dari skenario militer ke proses politik. Langkah tersebut akan memperkuat semua keamanan negara di Eropa.

Jika hal itu tidak berhasil "kami memberi isyarat kepada mereka (NATO), (kami) juga akan bergerak untuk menciptakan ancaman balasan, tetapi akan terlambat (bagi mereka) untuk bertanya kepada kami mengapa kami membuat keputusan ini dan mengapa kami menggunakan sistem ini," jelas Grushko.