Jakarta, IDN Times – Kementerian Hukum menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat periode 2025–2030. SK tersebut terbit pada 29 April 2026, setelah sebelumnya diajukan pada 7 Juli 2025.
Keputusan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Partai Ummat selama kurang lebih 300 hari. Dalam struktur yang disahkan, nama Amien Rais tercatat sebagai Ketua Majelis Syura Partai Ummat, sementara posisi Ketua Umum Partai Ummat dipegang Ridho Rahmadi.
Partai Ummat mengaku bersyukur atas terbitnya SK dari Kementerian Hukum. Meski begitu, mereka juga menyoroti lamanya proses administrasi yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Merujuk Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pengesahan seharusnya diberikan paling lambat tujuh hari setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap. Namun, dalam kasus ini, proses tersebut memakan waktu hingga ratusan hari.
Partai Ummat berharap ke depan Kementerian Hukum melakukan perbaikan dalam pelayanan publik, khususnya terkait administrasi partai politik yang memiliki peran penting dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Dalam SK yang diterbitkan, susunan kepengurusan inti Partai Ummat periode 2025–2030 resmi ditetapkan. Amien Rais kembali dipercaya sebagai Ketua Majelis Syura, posisi strategis yang berperan dalam arah ideologi dan kebijakan partai.
Sementara, posisi Ketua Umum dipegang Ridho Rahmadi, yang juga menjabat pada periode kepemimpinan sebelumnya.
Penetapan ini menjadi dasar legal bagi Partai Ummat untuk menjalankan aktivitas organisasi dan politiknya secara resmi di tingkat nasional.
Dengan telah disahkannya kepengurusan, Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, langsung menginstruksikan seluruh kadernya untuk segera memperkuat konsolidasi internal.
“Partai Ummat merasa bersyukur dan berbahagia di momen kelahiran Partai Ummat yang lahir pada 29 April 2021 yang lalu, di tanggal yang sama, terbit SK Menkum untuk kepengurusan periode 2025–2030,” ujar Ridho.
Ridho juga meminta seluruh pengurus dan kader untuk merapatkan barisan, guna menghadapi kontestasi politik mendatang, khususnya Pemilu 2029.
Terbitnya SK Menkum menjadi momentum penting bagi Partai Ummat untuk kembali mengonsolidasikan kekuatan dan memperkuat peran mereka dalam dinamika politik nasional.