Menlu Retno: RI Tak Berniat Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Sementara, dalam pandangan pengamat di bidang Timur Tengah, Faisal Assegaf, Indonesia membuka kembali layanan calling visa bagi Israel karena ingin membuka kerja sama ekonomi. Namun, ini hanya melibatkan pihak swasta kedua negara. 

 "Bahkan, sumber saya juga mengatakan akan ada pejabat Israel yang datang ke Indonesia," tutur Faisal ketika dihubungi IDN Times pada Senin, 14 Desember 2020 lalu. 

Faisal juga mengatakan dalam normalisasi hubungan bilateral kedua negara ada beberapa tingkatan. Yang kini sedang dijajaki Indonesia dengan Israel adalah kerja sama di bidang ekonomi. 

Hal ini, ujarnya, mirip dengan hubungan Indonesia dengan Taiwan.

"Kita kan mengadopsi one China Policy, di mana kita hanya mengakui satu China yaitu Tiongkok. Meski kita mengakui Taiwan bagian dari Tiongkok, tapi kan kita tetap membangun hubungan ekonomi dengan Taiwan," ujar pria yang mendirikan situs berita yang fokus mengenai Timur Tengah bernama Albalad.co itu. 

Faisal mengatakan, pembukaan hubungan dagang dengan Israel tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia. Apalagi larangan hubungan dagang dengan Israel sudah dicabut.

Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya surat nomor 26/MPP/Kep/11/2000 pada 1 Februari 2000 lalu di mana dokumennya diteken oleh Jusuf Kalla yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Bahkan, mendiang Presiden Abdurrahman Wahid juga sempat meminta agar hubungan kedua negara semakin terbuka. 

Saat ini tercatat sudah ada tujuh negara yang mayoritas berpenduduk Muslim telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Terakhir negara yang sepakat untuk melakukan normalisasi adalah Maroko. Enam negara lainnya yaitu Turki, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, dan Bhutan. 

Faisal berpendapat, tujuh negara itu bersedia normalisasi hubungan dengan Israel semata-mata karena faktor menguntungkan kepentingan negaranya.

"Sama sekali tak ada yang mementingkan soal Palestina. Isu Palestina itu semakin terpinggirkan, bahkan seperti yang saya tulis 2008 lalu, Palestina itu hanya negara khayalan," kata pria yang pernah menulis buku berjudul "Ironi Palestina" pada 2010 lalu. 

Sebab, bila ingin hidup berdampingan sebagai dua negara, maka hal yang harus dikompromikan benar-benar menyakitkan. Israel harus merelakan kota Yerusalem Timur menjadi ibu kota bagi Palestina.

"Bila tidak ada yang mau ngalah, ya tidak akan pernah ada negara Palestina," ujarnya. 

Faisal tak menampik bahwa antara Indonesia dan Israel sama-sama saling membutuhkan untuk kerja sama ekonomi. Hal itu tidak terlepas dari pengaruh Presiden AS, Donald J. Trump yang juga menggunakan pengaruhnya ke negara lain.

Sebab, di bawah Trump, hubungan Israel dan Negeri Paman Sam semakin erat. Trump bahkan tidak ragu menawarkan ke negara lain bila ingin berhubungan dengan AS, maka negara tersebut harus bersedia membuka hubungannya dengan Israel. 

"Yang dilakukan oleh Trump ini termasuk terobosan. Ia juga mengajarkan ke para pemimpin negara Muslim yang namanya sahabat ya harus begini. Meski di mata dunia internasional, kebijakan itu tidak populer, tapi ia berhasil menunjukkan ke pemimpin negara muslim, sebagai sahabat ya jangan setengah-setengah membela teman," kata dia. 

Di sisi lain, organisasi yang menaungi negara-negara berpenduduk Muslim seperti OKI dan Liga Arab tidak bersuara ketika isu perdamaian di Palestina semakin terpinggirkan.