Menteri Israel Pamer Proyek Tiang Gantungan di Penjara, Untuk Apa?

Pembangunan fasilitas tersebut berkaitan dengan undang-undang yang disahkan awal tahun ini, yang mengharuskan pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati sebagai satu-satunya sanksi untuk tindak pidana terorisme, kecuali terdapat kondisi khusus yang memungkinkan hukuman seumur hidup. Aturan itu berlaku terhadap pembunuhan yang dilakukan dengan tujuan menghapus keberadaan negara Israel.

Ketentuan tersebut menyasar warga Palestina, tetapi tak berlaku bagi ekstremis Yahudi. Ben-Gvir yang menduduki jabatan tersebut sejak 2022, dengan pengecualian jeda selama dua bulan tahun lalu, memiliki rekam jejak hukum terkait tuduhan hasutan rasisme, menghalangi petugas polisi, serta dukungan terhadap organisasi teroris terlarang pimpinan Meir Kahane.

Rekam jejak itu kemudian membuat Ben-Gvir dikenai sanksi oleh Inggris, Prancis, dan Irlandia.

Jerusalem Post melaporkan sejumlah aksi publik Ben-Gvir terkait undang-undang tersebut, mulai dari mengenakan pin berbentuk tiang gantungan, merayakan pengesahan aturan dengan sampanye, hingga menerima kue ulang tahun ke-50 bergambar tiang gantungan. Dalam rekaman podcast bersama mantan sandera Rom Braslavski, Ben-Gvir juga merespons keinginan Braslavski untuk mengeksekusi teroris secara langsung dengan menyebutnya sebagai salah satu impian terbesarnya.

Ben-Gvir turut menyerukan pembunuhan terhadap 30-40 target di Gaza setiap malam dan menyatakan fasilitas tiang gantungan di Israel akan dilengkapi bilik peninjauan seperti yang terdapat di Amerika Serikat (AS).

Pernyataan tersebut menuai kecaman dari sejumlah pihak luar negeri. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menilai seruan itu tak dapat diterima dan tidak manusiawi, sedangkan Kanselir Jerman, Friedrich Merz, mengutuk keras tindakan tersebut karena dianggap melanggar hukum internasional.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, menggambarkan tindakan itu sebagai sesuatu yang mengerikan, mengejutkan, menghilangkan kemanusiaan (dehumanisasi), dan berbahaya. Direktur Senior Amnesty International, Erika Guevara-Rosas, menilai undang-undang hukuman mati tersebut menghapus perlindungan mendasar terhadap perampasan nyawa secara sewenang-wenang sekaligus memperkuat sistem apartheid Israel terhadap warga Palestina.

Duta Besar AS, Mike Huckabee, dalam wawancara dengan Kan 11, menyebut aksi kriminal yang dilakukan oknum Yahudi di Yudea dan Samaria sebagai bentuk terorisme yang merusak reputasi Israel dan bangsa Yahudi. Ia meminta Israel memperbaiki strategi komunikasinya serta menghindari tindakan yang dapat memperkuat stigma negatif dari para pengkritiknya.

Kemunculan video pembangunan tiang gantungan tersebut juga berlangsung di tengah kritik internasional terhadap penerbitan tender baru untuk blok pemukiman E1 di luar Yerusalem. Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, memanggil kuasa usaha Israel dan menyatakan pemukiman E1 merusak solusi dua negara serta melanggar hukum internasional.