4 Negara Eropa Desak Israel Batalkan Proyek Permukiman Tepi Barat
- Prancis, Italia, Inggris, dan Jerman mendesak Israel membatalkan tender lebih dari 1.200 rumah di Tepi Barat serta memperingatkan perusahaan soal risiko pelanggaran hukum internasional.
- Israel menyetujui rencana E1 pada 2025 untuk sekitar 3.400 rumah; proyek ini dinilai memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat, sementara Israel menegaskan hak tinggal masyarakat Yahudi.
- PBB dan Inggris menilai E1 mengancam negara Palestina yang terhubung; Inggris mempertimbangkan sanksi, sementara perluasan permukiman, pengusiran, pembatasan gerak, dan kekerasan pemukim meningkat.
Jakarta, IDN Times – Prancis, Italia, Inggris, dan Jerman mendesak Israel untuk membatalkan proyek pembangunan permukiman besar-besaran di wilayah pendudukan Tepi Barat. Desakan tersebut disampaikan setelah Tel Aviv membuka tender pembangunan lebih dari 1.200 unit rumah di kawasan tersebut.
Keempat negara Eropa itu juga memperingatkan perusahaan yang berniat mengikuti tender agar tidak terlibat dalam proyek yang berisiko menarik mereka ke dalam pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prévot, menyebut tender tersebut tidak dapat diterima karena dinilai semakin mengancam keberlangsungan solusi dua negara, dikutip dari The Straits Times.
Rencana E1 untuk memperluas permukiman di Tepi Barat telah disetujui oleh Israel pada 2025. Perluasan itu dinilai akan semakin memisahkan Yerusalem Timur, wilayah yang diduduki dan dianeksasi oleh Tel Aviv dan sebagian besar dihuni oleh warga Palestina, dari Tepi Barat. Berdasarkan rencana tersebut, negara Zionis itu akan membangun sekitar 3.400 unit rumah di lahan tersebut.
1. Israel tegaskan hak untuk tinggal di Tepi Barat
ilustrasi peta Tepi Barat, Israel, dan Jalur Gaza (United States. Central Intelligence Agency. Directorate Of Intelligence, Public domain, via Wikimedia Commons) Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menolak pernyataan diplomat senior Inggris, Ed Miliband, yang meminta penghentian proyek dan perluasan permukiman di Tepi Barat. Saar menegaskan bahwa masyarakat Yahudi memiliki hak untuk tinggal di seluruh wilayah Israel.
Diplomat Israel itu menuding London hanya menyalahkan Tel Aviv tanpa memperhatikan apa yang disebutnya sebagai ekstremisme Palestina. Menurutnya, ekstremisme itu turut memicu serangan antisemit terhadap komunitas Yahudi di Inggris. Saar menegaskan bahwa negaranya akan terus mempertahankan hak, kepentingan, dan rakyatnya.
Dilansir Al Jazeera, wilayah Tepi Barat, yang tidak termasuk Yerusalem Timur, saat ini dihuni oleh sekitar 3 juta warga Palestina. Di saat yang sama, wilayah tersebut juga dihuni oleh sekitar 500 ribu pemukim Israel.
2. Perluasan permukiman Israel di Tepi Barat meningkat pesat
ilustrasi bendera Israel (pexels.com/Oren Noam Gilor) Pembangunan permukiman dan pos-pos Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat semakin meningkat sejak genosida Gaza dimulai pada Oktober 2023. Menurut badan kemanusiaan PBB, jumlah warga Palestina yang terpaksa meninggalkan rumah akibat serangan pemukim, pembongkaran, dan pengusiran dalam empat bulan pertama 2026 lebih banyak dibandingkan dengan sepanjang 2025.
Human Rights Watch memperingatkan bahwa puluhan komunitas Palestina di Tepi Barat kini terancam hilang akibat perkembangan tersebut. Sejumlah analis mengaitkan percepatan pembangunan permukiman dengan pemilu Israel yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang.
Warga Palestina di Tepi Barat juga menghadapi pembatasan pergerakan. Mereka membutuhkan izin dari otoritas Tel Aviv untuk melewati pos pemeriksaan menuju Yerusalem Timur maupun wilayah Israel. Di sisi lain, kekerasan yang dilakukan oleh pemukim negara Zionis terhadap warga Palestina dilaporkan meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober.
3. Proyek E1 dinilai ancam eksistensi negara Palestina
ilustrasi bendera Palestina (Brahim Guedich, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons) Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyebut rencana E1 sebagai ancaman eksistensial terhadap kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang terhubung secara geografis. Miliband juga menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan destruktif karena dapat membahayakan kelangsungan solusi dua negara.
Pemerintah Inggris telah memanggil kuasa usaha Israel untuk menyampaikan keberatannya. London juga berjanji akan mengumumkan serangkaian langkah komprehensif, termasuk sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perluasan permukiman yang dianggap ilegal.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, tidak menutup kemungkinan pemberlakuan sanksi tambahan terhadap pemukim Israel di Tepi Barat. Mereka dituding semakin sering melakukan intimidasi dan serangan terhadap warga Palestina dalam beberapa bulan terakhir, termasuk dengan tujuan mengambil alih properti milik warga, dikutip dari Arab News.
