Menteri Israel Serukan Perang di Tepi Barat Seperti di Gaza

Smotrich meminta militer Israel memberantas seluruh jaringan perlawanan di Tepi Barat hingga tuntas. Ia menegaskan tentara harus memastikan tidak ada kelompok bersenjata, persenjataan, maupun terowongan yang tersisa di wilayah tersebut.

Menteri yang memegang wewenang urusan permukiman di Kementerian Pertahanan itu juga menargetkan pembubaran PA. Smotrich berulang kali menuduh lembaga yang memerintah sebagian Tepi Barat tersebut sebagai entitas teror, bahkan telah menekan sistem perbankan PA hingga nyaris lumpuh.

"Kita perlu berperang di Yudea dan Samaria (Tepi Barat) dan melakukan apa yang telah kita perbuat di Gaza. Militer harus membubarkan Otoritas Palestina dan menghapus seluruh infrastruktur bersenjata di sana," kata Smotrich, dilansir The Times of Israel.

Smotrich membanggakan operasi militer terdahulu yang telah mengosongkan tiga kamp pengungsi warga Palestina di Tepi Barat. Ia bahkan mengancam akan melarang kendaraan warga Palestina melintasi jalan raya utama jika insiden penabrakan terhadap warga Israel kembali terulang.

Selain menyerukan perang di Tepi Barat, Smotrich menuntut pemerintah Israel mencaplok wilayah Jalur Gaza hingga Garis Kuning. Garis tersebut menandai batas penarikan pasukan Israel dalam kesepakatan gencatan senjata yang mencakup hampir 60 persen wilayah Gaza.

Smotrich juga mendesak aneksasi wilayah Lebanon selatan hingga mencapai Sungai Litani yang berjarak sekitar 30 kilometer dari perbatasan Israel. Ia berdalih pencaplokan itu menjadi harga setimpal yang wajib dibayar musuh demi mencegah perang terulang pada masa depan.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai rencana berbahaya untuk menggagalkan pendirian negara Palestina yang merdeka. Otoritas di Ramallah menilai ancaman Smotrich merupakan cerminan nyata dari agenda perampasan tanah dan pemindahan paksa warga.

Pemerintah Palestina juga memperingatkan bahwa pembiaran oleh komunitas internasional membuat Israel leluasa memperluas agresinya. Langkah tersebut dinilai berisiko menjerumuskan kawasan Timur Tengah ke dalam krisis keamanan yang jauh lebih parah.

Seruan yang digulirkan Smotrich dinilai pakar hukum bukan sekadar retorika menjelang pemilu legislatif pada 27 Oktober. Penggusuran paksa warga dan penghancuran kamp pengungsi dinilai mencerminkan pola serangan yang sudah berjalan sistematis di lapangan.

"Smotrich bukan hanya mengusulkan perang terhadap warga Palestina di Tepi Barat, dia sudah melancarkannya. Seruannya untuk mengulangi tindakan di Gaza adalah deklarasi terbuka atas niat melakukan kejahatan perang dan genosida," ujar Direktur Hukum Pusat Hukum Hak Minoritas Arab di Israel (Adalah) Suhad Bishara, dilansir Al Jazeera.

Analis International Crisis Group Mairav Zonszein turut menegaskan bahwa faksi sayap kanan Israel sengaja mendanai kelompok pemukim untuk memperluas pendudukan. Langkah ekspansi permukiman dan intimidasi warga Palestina dirancang guna memicu reaksi balasan yang dijadikan dalih perebutan wilayah baru.

Ketegangan di Tepi Barat terus memburuk seiring lonjakan kekerasan pemukim yang kerap dipersenjatai aparat keamanan. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat lebih dari 1.330 serangan pemukim terhadap warga Palestina sejak Januari hingga akhir Juli 2026, dengan rata-rata enam insiden per hari.

Situasi kian genting setelah militer Israel memberlakukan penutupan perbatasan penuh di Tepi Barat selama sepekan perayaan Sukkot. Pada saat bersamaan, ratusan pemukim Yahudi memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa dengan pengawalan ketat polisi dan memicu amarah warga Palestina di Yerusalem Timur.