Mesir-Hamas Akan Bentuk Komite Rekonstruksi Gaza Pascaperang

Pertemuan puncak pada Selasa dihadiri oleh berbagai pemimpin negara Arab, termasuk Emir Qatar, Wakil Presiden Uni Emirat Arab, dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonios Guterres juga turut hadir.

Rencana Mesir mencakup fase pemulihan awal yang bertujuan membersihkan ranjau di wilayah tersebut dan menyediakan perumahan sementara. Fase selanjutnya adalah rekonstruksi yang lebih panjang dan difokuskan pada pembangunan kembali infrastruktur penting.

Terkait siapa yang bakal memerintah Gaza, Presiden Mesir Abdel Fatah El Sisi mengatakan bahwa negaranya akan bekerja sama dengan Palestina untuk membentuk komite independen. Komite tersebut berasal dari kalangan teknokrat dan profesional yang akan memimpin Gaza sementara waktu.

”Komite tersebut akan bertanggung jawab atas pengawasan bantuan kemanusiaan dan pengelolaan urusan Jalur Gaza untuk periode sementara, sebagai persiapan kembalinya Otoritas Palestina (PA),” kata El Sisi, dilansir Al Jazeera.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menyambut usulan tersebut. Dia pun mendesak Trump untuk mendukung rencana yang tidak mengusir warga Palestina.

Hamas menyambut baik hasil KTT dan rencana Mesir. Hamas mengatakan bahwa langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam keselarasan bangsa Arab dan Islam untuk membela perjuangan Palestina.

“Kelompok tersebut memuji para pemimpin Arab karena menolak upaya untuk mengusir warga Palestina atau melemahkan perjuangan nasional mereka. Ia menyebutnya sebagai pesan bersejarah bahwa Nakba kedua, atau Malapetaka, tidak akan dibiarkan terjadi,” lapor Anadolu Agency.

Hamas menyatakan dukungannya terhadap penerapan rencana rekonstruksi dan mendesak semua langkah untuk memastikan keberhasilannya.

Hamas juga memuji upaya Mesir mempersiapkan konferensi rekonstruksi internasional dan mendukung pembentukan komite dukungan masyarakat untuk mengawasi bantuan, rekonstruksi, dan tata kelola Gaza sebagai bagian dari negara Palestina.

Sementara itu, Israel menolak tegas usulan Mesir yang disepakati. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan, rencana rekonstruksi Mesir untuk Gaza berakar pada perspektif yang tidak lagi relevan pasca 7 Oktober.

"Pernyataan tersebut terus mengandalkan PA dan UNRWA. Keduanya telah berulang kali menunjukkan korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah tersebut," kata Kemenlu Israel, dilansir Jerusalem Post.

Kementerian tersebut juga memprotes pernyataan yang dikeluarkan karena tidak menyebutkan Hamas atau pembantaian 7 Oktober.

"Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke status 'pengungsi' abadi," kata kementerian.

Israel kemudian mengatakan bahwa seluruh pihak seharusnya mendukung rencana yang diusulkan oleh Trump. Langkah itu untuk memastikan perdamaian dan stabilitas dengan tak membiarkaan Hamas untuk kembali berkuasa.