Migrant Care Desak Pemerintah Usut Tuntas Penipuan Loker Bodong

Ketua Pusat Studi Migrasi LSM Migrant Care Anis Hidayah menegaskan pemerintah harus bergerak cepat dan mengusut tuntas terkait kasus sindikat penipuan lowongan kerja bodong ini.

"Pemerintah dan Kepolisian RI harus mengusut tuntas perekrut beserta jaringannya yang berada di wilayah Indonesia," kata Anis dalam paparannya secara daring, Rabu (7/9/2022).

Pasalnya, para perekrut ini pun ternyata masih warga Indonesia. Anis menambahkan, mereka tega meminta sejumlah uang yang cukup besar sebagai syarat untuk bisa bergabung dengan perusahaan tersebut.

Selain itu, Anis meminta agar pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI, BP2MI dan pemerintah daerah untuk mengintensifkan edukasi dan sosialisasi soal penawaran lowongan kerja bodong ini.

"Harus ada sosialiasi migrasi yang aman dan waspada terkait bahaya perdagangan orang dengan membeberkan modus-modus penawaran lowongan kerja," ungkap Anis lagi.

Pemerintah dan lembaga terkait juga harus ekstra ketat mengawasi agen perekrut TKI, pun calo, baik di lapangan maupun di media sosial yang memanfaatkan situasi masyarakat menengah ke bawah pascapandemik.

Pada 2021, KBRI Phnom Penh pernah menangani dan berhasil menyelamatkan 119 WNI korban penipuan kerja dengan modus yang sama. Hingga Juli 2022, angkanya terus meningkat dan tercatat ada 298 WNI menjadi korban penipuan lowongan kerja.

Para WNI diiming-imingi gaji fantastis dan fasilitas menarik dengan bekerja sebagai call center, customer service atau operator di Kamboja. Mereka bakal dijanjikan gaji sebesar 1.000 hingga 1.500 dolar Amerika setiap bulannya.

Namun faktanya, mereka menerima gaji tak sampai 500 dolar Amerika bahkan ada WNI yang tidak digaji. Selain itu, mereka juga mengalami penyekapan dan penyiksaan.