Montenegro Gelar Pemilu Presiden: Masa Depan Pro-Rusia atau Barat

Melansir Associated Press, analis memperkirakan bahwa pemilihan presiden akan berlangsung dua putaran. Kandidat petahana Presiden Djukanovic akan lolos dan menghadapi salah satu dari penantang dalam pemilihan putaran kedua dalam dua minggu.

“Saya tidak berencana untuk kalah dalam pemilihan ini dan diharapkan saya memimpin partai saya pada pemungutan suara parlemen. Saya yakin akan ada putaran kedua dan kami akan memiliki duel yang adil. Saya yakin dengan keunggulan saya," kata Djukanovic.

Kandidat lainnya adalah pemimpin partai Front Rakyat pro-Serbia dan pro-Rusia yang kukuh Andrija Mandic, ekonom Jakov Milatovic dari kelompok Europe Now, dan mantan ketua parlemen Aleksa Becic. Diperkirakan bahwa Milatovic, mantan menteri ekonomi, memiliki peluang terbaik untuk lolos melawan Djukanovic.

Milatovic mengatakan, Djukanovic melambangkan kebijakan masa lalu yang memecah belah. Dia mengatakan pemungutan suara ini penting untuk masa depan Montenegro yang lebih kaya, lebih adil, lebih indah, dan lebih setara.

Menurut Mandic, pencopotan Djukanovic dari kursi kepresidenan adalah langkah terakhir menuju pergantian kekuasaan.

Melansir Reuters, Montenegro saat ini sedang berada dalam krisis politik yang mulai terjadi tahun lalu. Krisis dipicu oleh penolakan parlemen atas perdana menteri yang ditunjuk oleh Djukanovic.

Beberapa hari sebelum pemilu, pada 16 Maret, Djukanovic membubarkan parlemen dan menjadwalkan pemilihan cepat perlemen pada 11 Juni. Kemenangan dalam pemilihan presiden akan meningkatkan peluang partai pemenang dalam pemungutan suara parlemen.

Mereka yang menetang kepemimpinan Djukanovic dan Partai Sosialis Demokratik (DPS) menuduhnya melakukan korupsi, yang terkait dengan kejahatan terorganisir, dan menjalankan negara sebagai wilayah kekuasaan pribadi mereka, tuduhan yang dibantah Djukanovic dan DPS.

Djukanovic dan DPS memimpin Montenegro menuju kemerdekaan dari Serbia pada 2006. Meski telah merdeka, warga Montenegro tetap terbagi antara pendukung kebijakan Djukanovic dan mereka yang memandang diri mereka sebagai orang Serbia serta ingin bersekutu dengan Rusia.

Pada 2017, negara itu menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), setelah upaya kudeta yang gagal setahun sebelumnya yang dituduhkan pemerintah kepada agen Rusia dan nasionalis Serbia. Moskow menyebut tuduhan itu tidak masuk akal.

Aliansi yang didominasi oleh pihak-pihak yang mencari hubungan lebih dekat dengan Serbia dan Rusia menggulingkan DPS dari kekuasaan pada 2020, yang menghentikan jalan Montenegro menjadi anggota UE.

Djukanovic menggambarkan pemilihan presiden sebagai pilihan antara Montenegro yang merdeka dan negara yang dikendalikan oleh Serbia dan Rusia.

“Hanya beberapa tahun yang lalu, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kami sekali lagi akan melakukan pertempuran yang menentukan untuk kelangsungan hidup Montenegro. Sayangnya, dengan pergantian kekuasaan dua setengah tahun lalu, cakrawala nilai-nilai Eropa telah tertutup secara tidak bertanggung jawab," kata Djukanovic.