10 Negara Terkorup di Dunia 2026, Ada yang Skornya Nyaris Nol!

Menempati urutan terbawah, Sudan Selatan kembali dinobatkan sebagai negara dengan tingkat korupsi paling parah. Sejak merdeka pada 2011, negara muda ini terus terjebak dalam lingkaran konflik sipil dan ketidakstabilan politik.

Kekayaan minyak yang seharusnya menyejahterakan rakyat justru hanya berputar di lingkaran elit penguasa. Laporan PBB tahun 2025 bahkan mengungkap raibnya dana infrastruktur senilai 1,7 miliar dolar AS dari total anggaran 2,2 miliar dolar AS. Uang tersebut hilang tanpa jejak, sementara proyek jalan yang dijanjikan tidak pernah terwujud, menunjukkan betapa lemahnya pengawasan anggaran di sana.

Somalia berbagi posisi di dasar klasemen karena institusi negaranya yang sangat rapuh. Meski sempat ada upaya perbaikan dengan pengesahan undang-undang antikorupsi pada 2019, langkah tersebut seolah hanya jalan di tempat setelah Komisi Antikorupsi Independennya justru dibubarkan pada 2022.

Praktik mafia tanah menjadi pemandangan umum di Mogadishu, di mana lahan publik seringkali dijual secara ilegal kepada pengembang swasta melalui "jalur belakang" politik. Lemahnya hak milik dan pengaruh politik yang terlalu dominan membuat transparansi menjadi barang mewah bagi warga Somalia.

Pernah menjadi salah satu negara terkaya di Amerika Latin berkat cadangan minyaknya, Venezuela kini terpuruk dalam krisis ekonomi dan politik yang kronis. Korupsi di sini sudah merambah hingga ke level fundamental, di mana akses terhadap kebutuhan dasar seperti bahan bakar dan makanan seringkali bergantung pada koneksi politik.

Sistem kontrol mata uang yang ketat dan kendali penuh pemerintah atas industri minyak menciptakan celah besar bagi praktik suap. Bahkan, tekanan internasional semakin memuncak setelah adanya pengangkatan kasus hukum berat terhadap petinggi negara terkait jaringan kriminal, yang semakin memperburuk citra transparansi mereka di mata dunia.

Konflik berkepanjangan di Yaman telah memecah negara ini menjadi beberapa otoritas yang saling bersaing. Dalam kondisi perang, dana publik seringkali dialihkan untuk membiayai pertempuran alih-alih untuk kesejahteraan rakyat yang sedang mengalami krisis kemanusiaan.

Sektor impor bahan bakar dan pendapatan minyak kerap mengalir melalui saluran pasar gelap yang tidak terlacak. Mirisnya lagi, distribusi bantuan kemanusiaan dari luar negeri pun sering mengalami hambatan dan pengalihan oleh pihak-pihak tertentu, membuat posisi Yaman sebagai salah satu negara terkorup di dunia sulit beranjak naik.

Eritrea dikenal dengan sistem politiknya yang sangat tersentralisasi dan tertutup. Di negara ini, anggaran nasional tidak pernah dipublikasikan secara transparan, sehingga rakyat tidak pernah tahu ke mana larinya pendapatan dari sektor pertambangan emas dan tembaga.

Tanpa adanya pers bebas dan lembaga peradilan yang independen, praktis tidak ada mekanisme pertanggungjawaban di Eritrea. Kekuasaan penuh yang dipegang oleh segelintir elit politik dan militer membuat risiko korupsi di dalam lembaga negara sangat tinggi tanpa ada yang berani mengkritik.

Kondisi Sudan semakin memburuk akibat perang saudara antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF). Konflik ini dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk menguasai sumber daya berharga, terutama emas, yang seringkali diekspor melalui jalur ilegal tanpa melewati sistem perbankan formal.

Selain masalah sumber daya alam, distribusi bantuan kemanusiaan di zona konflik juga sering dikenakan pajak ilegal atau bahkan dihalangi. Ketidakstabilan politik ini membuat upaya reformasi transparansi yang sempat muncul beberapa tahun lalu kini terkubur oleh kepentingan perang.

Nikaragua mencatat penurunan transparansi paling drastis di kawasan Amerika. Konsolidasi kekuasaan oleh kepemimpinan saat ini telah mengakibatkan lembaga yudikatif dan legislatif kehilangan independensinya, alias hanya menjadi "perpanjangan tangan" penguasa.

Banyak organisasi non-pemerintah (NGO) dan media yang dipaksa tutup atau diasingkan, sehingga ruang pengawasan masyarakat sipil semakin sempit. Penyitaan aset terhadap lawan politik menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, yang memicu keprihatinan serius dari komunitas internasional.

Satu dekade lebih dilanda perang, Suriah kini menjalankan apa yang disebut sebagai "ekonomi perang". Di lingkungan yang serba tidak pasti, pos pemeriksaan (checkpoint), kontrak rekonstruksi, hingga distribusi bantuan makanan menjadi lahan basah bagi para oknum untuk memeras keuntungan.

Institusi pemerintahan yang hancur membuat penegakan transparansi hampir tidak mungkin dilakukan. Kerusakan infrastruktur dan tekanan ekonomi memaksa banyak pihak terlibat dalam kejahatan ekonomi demi bertahan hidup, yang pada akhirnya memperkuat struktur korupsi sistemik.

Korea Utara secara konsisten berada di jajaran bawah indeks persepsi korupsi karena sifat negaranya yang sangat opasitas atau tertutup dari dunia luar. Pejabat pemerintah memiliki kontrol mutlak atas seluruh aktivitas ekonomi, perdagangan, dan distribusi logistik tanpa adanya transparansi.

Meskipun akses informasi sangat terbatas, para pakar internasional mencatat bahwa suap seringkali menjadi satu-satunya cara bagi penduduk untuk mengurus perizinan birokrasi atau mendapatkan akses layanan. Ketiadaan mekanisme akuntabilitas eksternal memastikan Korea Utara tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam peta korupsi global.

Peringkat negara terkorup di dunia ini memberikan gambaran nyata bahwa transparansi dan supremasi hukum adalah kunci utama menuju kesejahteraan rakyat. Tanpa pengawasan yang ketat dari masyarakat dan lembaga independen, kekayaan sebuah negara akan terus tergerus oleh kepentingan segelintir pihak.