Pakar PBB: Pembersihan Puing Gaza Berisiko Lenyapkan Bukti Genosida

Albanese menyatakan bahwa puing-puing di Gaza merupakan bukti nyata dari pengeboman masif yang berlangsung selama dua tahun. Data PBB menunjukkan agresi militer tersebut telah menghasilkan sekitar 61 juta ton reruntuhan dan membutuhkan waktu sekitar tujuh tahun untuk dibersihkan.

"Di Gaza yang hancur lebur, puing bukan sekadar sampah konstruksi. Ini adalah bagian dari tempat kejadian perkara, kuburan, dan rekaman material dari apa yang terjadi selama kampanye pengeboman brutal dan tidak masuk akal selama dua tahun," kata Albanese dalam pernyataan resminya seperti dilansir TRT World.

Peringatan ini merujuk pada pendapat hukum Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024 yang menyatakan pendudukan Israel melanggar hukum, serta perintah ICJ pada Januari 2024 yang mewajibkan Israel mengambil langkah efektif guna menjamin perlindungan bukti-bukti dugaan pelanggaran Konvensi Genosida.

Otoritas Palestina memperkirakan lebih dari 10 ribu orang masih terkubur di bawah timbunan reruntuhan. Pada 4 Agustus 2026, tim evakuasi di Kota Gaza memakamkan 112 jenazah dari satu keluarga besar yang ditemukan setelah operasi pencarian selama 17 hari dari bangunan yang hancur akibat serangan pada November 2023. Sementara itu, jenazah 41 korban lain dari serangan yang sama dilaporkan belum berhasil ditemukan.

Dilansir TRT World, agresi militer tersebut secara keseluruhan telah menewaskan lebih dari 73 ribu warga Palestina dan melukai 174 ribu lainnya, dengan pelanggaran gencatan senjata yang dilaporkan telah menewaskan 1.344 warga Palestina dan melukai 4.464 lainnya sejak gencatan senjata diberlakukan.

Pembongkaran dan perataan tanah dilaporkan terus berjalan di area pendudukan meski kesepakatan gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober 2025. Albanese menerima informasi kredibel pada Agustus lalu mengenai adanya operasi terencana dan berskala luas untuk menghancurkan, memindahkan, dan mendaur ulang puing yang melibatkan perusahaan-perusahaan Israel.

Pakar HAM PBB tersebut memperingatkan bahwa korporasi maupun entitas negara yang terlibat dalam pembersihan puing berisiko memikul tanggung jawab pidana internasional apabila terbukti merusak barang bukti kejahatan. Alat berat buatan produsen global seperti Caterpillar, HD Hyundai, Doosan, dan Volvo dilaporkan terus digunakan untuk pembongkaran dan perataan tanah di area kendali militer Israel. Albanese mendesak agar penyelidik kriminal internasional memantau proses secara independen untuk memastikan keutuhan rantai bukti hukum serta evakuasi jenazah selesai dilakukan sebelum operasi pemindahan atau penghancuran material dimulai.

Data dari pelapor khusus PBB untuk perumahan layak mencatat bahwa sedikitnya 92 persen unit hunian serta fasilitas publik di Gaza rusak atau hancur sepanjang Oktober 2023 hingga Oktober 2025. Kehancuran infrastruktur sipil tersebut dinilai sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perang modern. Saat ini, hampir 70 persen wilayah Jalur Gaza masih berada di bawah pembatasan akses dan kendali militer Israel.

Albanese menekankan bahwa segala proses penanganan puing harus mengacu pada rancangan warga Palestina dengan dukungan pihak yang mereka percayai. Dia menyatakan proses rekonstruksi tidak boleh mengorbankan keadilan bagi para korban demi menghapus jejak kejahatan masa lalu. Kelompok perlawanan Hamas turut menyambut peringatan tersebut dan menuntut agar pembersihan reruntuhan menjamin pemulihan jenazah korban hilang serta perlindungan bukti kejahatan.