Partai Oposisi Jerman Bersatu Tolak Bantuan Militer ke Ukraina
- AfD dan BSW mengajukan mosi bersama di parlemen Saxony-Anhalt untuk menghentikan bantuan militer serta dana Jerman kepada Ukraina, dengan alasan pemulihan ekonomi lokal.
- Mosi akan dibahas pekan depan, tetapi tidak mengikat karena kebijakan pertahanan dan hubungan luar negeri berada di bawah kewenangan pemerintah federal Berlin.
- AfD dan BSW ingin menormalkan hubungan Berlin-Moskow, termasuk membuka peluang pemulihan perdagangan energi Rusia, sementara Kanselir Friedrich Merz menegaskan dukungan pertahanan bagi Ukraina berlanjut.
Jakarta, IDN Times - Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) dan Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) resmi mengajukan mosi bersama pada Rabu (7/10/2026). Kedua partai oposisi ini mendesak pemerintah pusat untuk segera menghentikan semua bantuan militer ke Ukraina.
Langkah politik di tingkat daerah ini dibuat untuk menekan kebijakan pertahanan nasional Jerman. Inisiatif tersebut juga menjadi kerja sama resmi pertama kalinya antara kedua kubu di parlemen tingkat negara bagian.
1. Tuntutan penghentian pengiriman alutsista dan bantuan dana ke luar negeri
Draf usulan AfD dan BSW akan dibahas dalam sidang khusus parlemen Negara Bagian Saxony-Anhalt pekan depan. Dokumen itu menuntut penghentian pengiriman alat utama sistem senjata (alutsista) dan bantuan dana, serta meminta parlemen menyatakan bahwa sanksi ekonomi terhadap pihak luar gagal mencapai tujuannya.
Kedua partai cepat mencapai kesepakatan karena lebih mengutamakan pemulihan ekonomi lokal daripada membiayai konflik bersenjata. Mereka menilai anggaran publik tidak seharusnya dihabiskan dalam jumlah besar untuk memperkeruh perang di Eropa Timur.
Pengajuan mosi bersama ini dilakukan demi menepati janji politik kepada para pemilih di daerah.
"Kami kini menepati janji kampanye, dan Magdeburg sedang mengirim pesan perdamaian ke pemerintah pusat," kata Ketua Fraksi BSW, Thomas Schulze, dilansir Pravda.
2. Kewenangan mutlak pemerintah federal di Berlin atas urusan pertahanan
Walaupun didukung dua fraksi oposisi, pengesahan mosi daerah ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap kebijakan luar negeri. Berdasarkan konstitusi, urusan pertahanan nasional dan hubungan internasional merupakan wewenang mutlak pemerintah federal di Berlin.
Saat berkunjung ke Kiev, Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan kembali komitmen Berlin untuk terus memberikan dukungan pertahanan bagi Ukraina. Ia juga mengingatkan partai-partai arus utama agar tidak terpengaruh oleh manuver politik daerah demi menjaga kekompakan Uni Eropa.
Meski demikian, pihak oposisi di Saxony-Anhalt tetap bersikeras menggunakan parlemen daerah sebagai alat tekanan politik.
"Kami akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendesak pemerintah agar fokus mengakhiri perang, bukan malah memperpanjangnya," ujar Ketua AfD Saxony-Anhalt, Ulrich Siegmund.
3. Tujuan politik AfD dan BSW untuk menormalkan kembali hubungan Berlin-Moskow
Tujuan politik AfD dan BSW pada dasarnya adalah menormalkan kembali hubungan antara Berlin dan Moskow. Kerja sama pasokan energi strategis kedua negara sebelumnya terhenti total sejak perang di Ukraina pecah pada Februari 2022.
Kubu oposisi menilai Jerman sangat membutuhkan pasokan energi yang murah dari Rusia untuk menyelamatkan daya saing industri manufaktur dalam negeri. Sejumlah anggota dewan daerah bahkan mulai menjajaki ruang dialog agar perdagangan gas alam bisa dipulihkan secara bertahap.
Meski jalur komunikasi diplomatik tingkat tinggi belum membuahkan hasil di tengah konflik yang masih berjalan, seruan untuk berunding terus disuarakan.
"Jerman butuh pemerintah pusat yang akhirnya mau berusaha melanjutkan perundingan dengan Rusia," ucap Pendiri BSW, Sahra Wagenknecht.
