PBB Mengecam Pengambilalihan Rumah Warga Palestina di Yerikho

Dujarric menegaskan sikap PBB terhadap rentetan kekerasan yang terjadi di wilayah pendudukan. "Kami sekali lagi mengutuk semua aktivitas kekerasan ini oleh para pemukim Israel," kata Dujarric kepada para jurnalis pada Kamis (5/11/2026). Kantor kemanusiaan PBB OCHA mencatat 377 serangan pemukim yang menimbulkan korban atau kerusakan properti warga Palestina sejak September selama musim panen zaitun.

Jumlah 377 insiden tersebut menjadi rekor tertinggi sejak OCHA mulai menghimpun catatan kekerasan pada 2006. Rangkaian serangan itu menewaskan satu warga Palestina, melukai lebih dari 200 orang, serta merusak lebih dari 3.850 pohon dan bibit zaitun. Dujarric memaparkan sebanyak 80 ribu hingga 100 ribu keluarga Palestina di seluruh Tepi Barat menggantungkan mata pencaharian mereka pada hasil panen zaitun.

PBB menyerukan perlunya jaminan akses bagi para petani untuk bekerja secara aman. "Akses yang aman ke mata pencaharian harus difasilitasi, dan mereka yang bertanggung jawab atas serangan harus dimintai pertanggungjawaban," tutur Dujarric.

Dilansir The New Arab, kelompok pemukim Israel menyita tiga rumah warga di kawasan pemukiman milik desa ad-Duyuk at-Tahta, sebelah barat Yerikho. Lingkungan yang menjadi lokasi pengambilalihan rumah tersebut dihuni oleh lebih dari 2.000 warga Palestina yang memperoleh layanan air dan listrik dari Kotamadya Yerikho. Peristiwa ini memicu kekhawatiran meluasnya permukiman Israel ke dalam komunitas hunian warga Palestina.

Anggota komite lokal antipermukiman ad-Duyuk at-Tahta, Jihad Mahalis, menyebut warga mendapati pemukim melepas hewan ternak ke perkebunan warga pada Rabu (4/11/2026) pagi untuk memicu provokasi agar warga pergi. Sejak pagi itu, kelompok pemukim dan tentara menyerang rumah-rumah warga Palestina di sekitar lokasi kejadian menggunakan tembakan gas air mata. Wilayah tersebut kemudian diubah menjadi barak militer oleh pasukan Israel sehingga menghalangi siapa pun mengakses area itu.

Mahalis menerangkan bahwa para pemukim tiba di bawah perlindungan tentara dan mengaku mengantongi dokumen kepemilikan atas tiga rumah tersebut. Namun, dia menegaskan tidak ada warga yang pernah melihat dokumen yang diklaim itu. Pemukim tampak memegang kunci untuk setidaknya satu rumah, sementara laporan media Israel mengklaim properti berpindah lewat transaksi jual beli.

Mahalis menjelaskan tanah lokasi berdirinya rumah-rumah itu diklasifikasikan sebagai Area C di Tepi Barat yang berada di bawah kendali Israel berdasarkan Perjanjian Oslo. Seluruh bangunan di kawasan tersebut telah menerima surat perintah pembongkaran dari otoritas Israel selama bertahun-tahun dengan alasan berdiri di atas tanah negara. Pemilik rumah tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah karena lahan itu merupakan aset perbendaharaan Kerajaan Yordania yang tidak dapat dijual oleh perorangan.

Gubernur Yerikho dan Lembah Yordan Hussein Hamayel mengonfirmasi kelompok pemukim mengambil alih tiga rumah di ad-Duyuk at-Tahta, bukan delapan seperti narasi video online dan media Israel. Hamayel belum bersedia membenarkan atau membantah klaim jual beli, tetapi dia menyebut insiden itu sebagai pertunjukan yang diatur sepenuhnya. Lembaga Peace Now menyatakan pendirian permukiman di Yerikho dapat memicu friksi terus-menerus, kekerasan, pembatasan ketat pergerakan warga Palestina, dan pemberlakuan rezim apartheid seperti yang terjadi di Hebron.

Pemerintah Yerikho kini membentuk sel krisis guna memverifikasi informasi serta nama-nama yang beredar sebelum mengeluarkan sikap resmi. Hamayel menyatakan pihaknya tidak memercayai informasi dari platform milik pemukim dan memiliki versi peristiwa tersendiri. Perkembangan situasi ini telah dilaporkan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Perdana Menteri Mohammad Mustafa, serta Kepala Komisi Kolonisasi dan Perlawanan Tembok Muayyad Shaaban.