PBB Minta Israel Patuhi Perjanjian 1974 dan Hormati Kedaulatan Suriah
- PBB mendesak Israel mematuhi Perjanjian Pemisahan Pasukan 1974 serta menghormati kedaulatan Suriah, di tengah operasi militernya yang berlanjut setiap hari di Suriah selatan.
- Operasi Israel dilaporkan mencakup konstruksi, pos pemeriksaan, penggeledahan, dan penahanan; 49 orang masih ditahan. PBB menegaskan diplomasi sebagai jalan untuk pengaturan keamanan sesuai hukum internasional.
- Suriah menghadapi tekanan ekonomi dan krisis kemanusiaan: lebih dari 5,5 juta warga mengungsi, 2,7 juta anak di luar sekolah, sementara pendanaan respons kemanusiaan 2026 baru mencapai 32 persen.
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Israel untuk menghentikan pelanggaran terhadap Perjanjian Pemisahan Pasukan 1974 pada Senin (12/10/2026). Badan dunia tersebut menyerukan agar kedaulatan dan integritas teritorial Suriah dihormati secara penuh.
Seruan tersebut disampaikan oleh Wakil Utusan Khusus PBB untuk Suriah Claudio Cordone di hadapan Dewan Keamanan PBB. Dalam pertemuan tersebut, Cordone memaparkan bahwa operasi militer Israel terus berlangsung setiap hari di wilayah selatan Suriah setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024
1. Operasi militer Israel dan penahanan warga di Suriah selatan
Israel Defense Forces (Israel Defense Forces, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons) Cordone memaparkan bahwa operasi militer Israel di Suriah selatan mencakup pekerjaan konstruksi ekstensif, pendirian pos pemeriksaan, penggeledahan, dan penahanan. Selain itu, penembakan fatal terhadap seorang warga sipil terjadi di dekat posisi militer Israel pada 5 Oktober.
Sebanyak 49 orang dilaporkan masih berada dalam penahanan pihak Israel. Cordone juga mencatat insiden terpisah pada 23 September ketika 14 anggota kelompok pemukim Israel melintasi garis gencatan senjata ke wilayah Suriah sebelum akhirnya dipulangkan oleh pasukan Israel.
Dilansir Anadolu, Israel memperluas kehadiran militernya dengan menempatkan pasukan di zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan yang diduduki dan posisi sekitarnya atas pertimbangan keamanan. Pemerintah di Damaskus menuntut penarikan penuh dari wilayah pendudukan dan menegaskan kembali komitmennya terhadap kesepakatan 1974. Menanggapi situasi tersebut, Cordone menekankan bahwa diplomasi adalah satu-satunya jalan. "Diplomasi adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan mengenai pengaturan keamanan, konsisten dengan hukum internasional," kata dia.
2. Tekanan ekonomi dan rencana konferensi pemulihan Suriah
ilustrasi bendera Suriah (pexels.com/Ahmed akacha) Depresiasi mata uang dan lonjakan harga bahan bakar telah mengikis daya beli masyarakat Suriah terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Kendati demikian, pelonggaran sanksi dan kemitraan internasional mulai memberikan stabilisasi finansial awal bagi perekonomian negara tersebut. Dukungan itu mencakup bantuan Uni Eropa sebesar 620 juta euro atau setara Rp12,45 triliun serta inisiatif pertanian Bank Dunia senilai 175 juta dolar AS atau setara Rp3,13 triliun.
PBB berkoordinasi dengan pemerintah di Damaskus untuk menjajaki kemungkinan penyelenggaraan konferensi internasional mengenai pemulihan dan rekonstruksi yang berlandaskan pada prioritas Suriah. Cordone menekankan pentingnya merealisasikan berbagai peluang kemitraan tersebut guna menopang pemulihan negara. "Tugas sekarang adalah menerjemahkan peluang-peluang ini menjadi dukungan berkelanjutan bagi pemulihan Suriah," tutur dia.
3. Situasi jutaan pengungsi dan krisis dana pendidikan di Suriah
ilustrasi kamp pengungsi (pexels.com/Ahmed akacha) Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Mohammed Yahya mengingatkan bahwa lebih dari 5,5 juta warga Suriah masih mengungsi, kendati lebih dari 3,8 juta pengungsi dan pengungsi internal telah kembali. Sebanyak lebih dari 770 ribu orang tinggal di kamp-kamp penampungan, dengan kelompok perempuan dan anak-anak mencapai tiga perempat dari total populasi tersebut. Yahya menekankan pentingnya bantuan keberlanjutan bagi para warga terdampak.
"Tujuannya bukan sekadar membantu keluarga untuk kembali, tetapi secara konkret membantu mereka bertahan dan membangun kembali kehidupan mereka," ucap Yahya.
Ia juga mencatat bahwa bahaya bahan peledak telah mengakibatkan 2.500 korban sejak Desember 2024, sementara rencana respons kemanusiaan tahun 2026 baru terdanai sebesar 32 persen. Pemimpin masyarakat sipil George Batah menyampaikan dari Damaskus bahwa 2,7 juta anak masih berada di luar sekolah dan sekitar 8.000 fasilitas pendidikan tidak berfungsi.
Direktur Regional Plan International Hajir Maalim memperingatkan bahwa sektor pendidikan baru menerima 16,5 persen dari kebutuhan 337 juta dolar AS atau setara Rp6,04 triliun sehingga satu generasi berisiko tertinggal. Dalam pertemuan tersebut, Amerika Serikat menyatakan menyambut baik kemajuan berkelanjutan yang sedang dicapai Suriah dalam prioritas politik, kemanusiaan, dan keamanan.
