PBB Peringatkan Ancaman Nakba Kedua di Gaza 

Israel dituduh menggunakan alasan keamanan sebagai kedok untuk perampasan tanah dan pengusiran warga Palestina. Komite PBB menyatakan tujuan utama pemerintah Israel adalah ekspansi wilayah melalui penggantian komunitas Palestina dengan pemukim Yahudi.

Praktik ini disertai penyiksaan dan perlakuan kejam yang dilakukan secara terencana oleh tentara Israel. Penyiksaan juga terjadi di penjara Israel dan kamp penahanan militer, mencakup pelecehan seksual, sentuhan tidak pantas, hingga pemerkosaan.

Israel saat ini juga memberlakukan blokade total bantuan untuk Gaza.

"Sangat tidak masuk akal ada pemerintah yang sengaja membiarkan warga sipil kelaparan, padahal truk bantuan makanan hanya berjarak beberapa kilometer saja. Sayangnya, itulah kenyataan pahit yang dihadapi penduduk Gaza saat ini," jelas Komite Khusus PBB, dikutip dari situs resmi PBB.

Nakba merupakan istilah yang mengacu pada pengusiran massal tahun 1948 saat pembentukan Israel. Pada masa itu, sekitar 760 ribu warga Palestina terusir atau melarikan diri dari rumah mereka dalam perang yang menyertai pembentukan negara Israel.

Peristiwa tersebut menjadi trauma historis bagi bangsa Palestina hingga saat ini. Sekitar 160 ribu  warga Palestina bertahan di wilayah yang kemudian menjadi Israel setelah 1948. Keturunan mereka kini mencapai sekitar 20 persen dari total populasi Israel.  

"Israel terus menimbulkan penderitaan luar biasa pada masyarakat yang hidup di bawah pendudukannya, sambil mempercepat perampasan tanah sebagai bagian dari ambisi kolonialnya yang lebih luas," ujar Komite Khusus PBB, dikutip dari Al Jazeera.

Melansir Arab News, tiga duta besar kini menjadi anggota Komite Khusus yang menyelidiki Israel. Mereka berasal dari Sri Lanka, Malaysia, dan Senegal. Komite ini menyesalkan sikap Israel yang menolak permintaan konsultasi dan tidak memberikan akses ke wilayah Israel, Palestina, dan Suriah yang mereka duduki.

Sikap Israel yang tidak mau bekerja sama dengan komite dan badan PBB lainnya dianggap mengabaikan hukum internasional. Komite menyatakan Israel bertindak seolah kebal hukum dan tidak perlu bertanggung jawab atas tindakannya di wilayah pendudukan.

"Pendudukan harus diakhiri. Hanya ketika ini tercapai, pelanggaran hak asasi manusia yang serius akan berakhir. Kekebalan hukum tidak dapat diterima," tegas Komite Khusus tersebut, dikutip dari Barron's.

Komite ini mendesak negara-negara besar menggunakan tekanan politik dan ekonomi untuk menghentikan kebijakan ilegal Israel dan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang dilakukannya.