PBB Tuntut Akuntabilitas atas Kematian 23 Imigran di Tahanan AS

Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, menyoroti rentetan kasus fatal di pusat penahanan imigrasi federal AS saat berpidato dalam sidang di Jenewa, Swiss. Ia mengungkapkan bahwa sejak Juni 2026, empat tahanan kembali dilaporkan meninggal dunia di dalam fasilitas milik pemerintah tersebut.

Laporan sejumlah lembaga kemanusiaan mencatat, tingkat kematian tahanan imigrasi di AS saat ini menyentuh rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Oleh karena itu, PBB menegaskan perlunya investigasi menyeluruh untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak yang terbukti mengabaikan keselamatan para tahanan.

"Secara keseluruhan, telah terjadi 23 kematian sepanjang tahun 2026, dan harus ada akuntabilitas atas rentetan peristiwa ini," tegas Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk.

PBB juga meminta otoritas AS untuk menghentikan operasi pemulangan paksa para imigran ke negara asal yang tengah dilanda konflik mematikan. Pengusiran warga negara asing ke negara lain tanpa jaminan keamanan dinilai melanggar prinsip suaka dan hanya akan menambah penderitaan kemanusiaan.

Selain persoalan deportasi, evaluasi medis independen terhadap sejumlah fasilitas tahanan mengungkap adanya kelalaian dan keterlambatan dalam penanganan kesehatan dasar. Pengabaian kewajiban perawatan medis ini disinyalir menjadi salah satu pemicu utama memburuknya kondisi fisik para tahanan hingga berujung fatal.

"Saya mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan pemulangan orang-orang ke tempat yang membuat mereka berisiko menghadapi bahaya serius, termasuk ke Haiti," ujar Volker Türk, dikutip dari Saudi Gazette.

Rencana alokasi anggaran bernilai puluhan juta dolar AS untuk pengadaan sarung tangan kejut listrik bagi petugas imigrasi turut mendapat penolakan keras. PBB bersama sejumlah pejabat penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil menilai, penggunaan alat penindakan fisik tersebut sangat berisiko melukai tahanan.

Pemerintah federal berdalih bahwa pengadaan perlengkapan operasional itu ditujukan untuk menjamin keselamatan petugas saat menangani imigran tak berdokumen di lapangan. Meski demikian, para kritikus menilai penggunaan perangkat listrik semacam itu justru akan memperburuk tingkat kekerasan dalam operasi keimigrasian.

"Melengkapi agen imigrasi dengan sarung tangan kejut listrik justru berisiko meningkatkan aksi kekerasan dalam operasi mereka," kata Volker Türk, dikutip dari TRT World.