Jakarta, IDN Times - Pemerintah Prancis pada Rabu (7/10/2026) resmi melarang polisi menggunakan granat kejut saat mengawal demonstrasi pelajar. Kebijakan ini diambil setelah aparat dituduh bertindak kasar saat menangani aksi unjuk rasa.
Aksi yang diikuti puluhan ribu pelajar tersebut menuntut perbaikan fasilitas sekolah menengah. Unjuk rasa yang makin meluas ini mendorong pihak kepresidenan menggelar rapat darurat untuk mencari solusi atas krisis nasional tersebut.
Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, melarang penggunaan alat peredam massa tersebut setelah seorang pelajar berusia 15 tahun kehilangan tangannya akibat ledakan di Lens. Insiden di depan sekolah kejuruan ini memicu kemarahan publik terhadap tindakan keras aparat.
Kementerian Dalam Negeri kini sedang meninjau ulang aturan penanganan aksi demonstrasi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
"Tindakan polisi di Lens menjadi tanda tanya besar bagi kami," kata Nunez, dilansir Times of India.
Badan pengawas kepolisian (IGPN) telah membuka 18 penyelidikan terkait dugaan kekerasan aparat. Sementara itu, seorang polisi resmi didakwa setelah seorang siswa berusia 14 tahun mengalami luka parah di bagian wajah akibat terkena tembakan gas air mata di barat laut Paris.
Mogok belajar massal dipicu oleh fasilitas sekolah yang rusak, ventilasi kelas yang buruk saat cuaca panas, serta banyaknya jam pelajaran kosong karena kekurangan guru pengganti. Gerakan unjuk rasa ini meluas dari pinggiran ibu kota hingga melumpuhkan aktivitas di ratusan SMA di seluruh Prancis.
Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat antihuru-hara menyebabkan kerusakan fasilitas umum serta melukai kedua belah pihak. Polisi telah menangkap lebih dari 6.500 demonstran yang sebagian besar masih berstatus anak di bawah umur.
Serikat pelajar mendesak aparat menghentikan tindakan kekerasan sebelum aksi unjuk rasa lanjutan kembali digelar.
"Kami meminta Tuan Nunez menenangkan polisi dan mengimbau mereka untuk menahan diri," kata Ketua Serikat Pelajar USL, Ryad Rani.
Presiden Emmanuel Macron memanggil sejumlah menteri ke Istana Elysee pada Selasa malam demi mencegah kerusuhan meluas ke sektor pekerja. Pertemuan ini digelar untuk mencari jalan keluar politik atas aksi unjuk rasa yang makin meluas.
Pemerintah membantah adanya perintah langsung untuk bertindak represif, meski menegaskan bahwa polisi bergerak karena adanya aksi perusakan fasilitas.
"Saya berharap kita dapat memberi tanggapan politik atas keresahan para siswa sekolah menengah," ujar Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu.
Kantor perdana menteri kini menyiapkan rencana pidato mengenai solusi fasilitas sekolah, sekaligus memaparkan kondisi keuangan negara. Masalah pendidikan ini mencuat tepat ketika parlemen sedang membahas pemotongan anggaran belanja negara untuk tahun 2027.