Pembicaraan Perdamaian Ukraina Dibuka di Malta, Rusia Absen

Malta yang cenderung netral, telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan rencana pembicaraan perdamaian Ukraina. Sebagian pejabat hadir secara tatap muka, dan sebagian lain mengikui secara virtual.

Dilansir Reuters, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan dalam pidatonya, dia merindukan suatu hari ketika sejarah umat manusia hanya merupakan sejarah perdamaian sesuai dengan Piagam PBB.

"Di sini, di Ukraina, Timur Tengah, dan negara-negara Afrika, jawaban atas pertanyaan ini adalah tangisan para ibu yang menguburkan putra dan putri mereka yang tewas dalam perang, dan keputusasaan anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat perang," kata Zelenskyy.

Ian Borg, Menteri Luar Negeri Malta, mengatakan negaranya merupakan negara netral, tetapi akan menunjukkan dukungannya terhadap upaya pemulihan integritas wilayah Ukraina.

"Meskipun merupakan negara netral, kami tidak bisa tidak mengutuk ketidakadilan, kekejaman dan penyalahgunaan kekuasaan di kawasan ini. Kami tetap berada di garis depan dalam mengutuk agresi ini," kata Borg.

Pejabat Uni Eropa (UE) yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa dengan ikut sertanya 66 negara dalam rencana 10 poin Ukraina, merupakan bukti bahwa itu telah meraih ketertarikan yang luas, yang dapat bertahap menjadi global. Peningkatan peserta dinilai merupakan dukungan terhadap elemen kuci formula perdamaian Ukraina.

Dilansir France24, mereka yang termasuk hadir adalah Amerika Serikat (AS), UE dan Inggris yang merupakan pendukung setia Ukraina. Turki yang pernah menjadi mediator Rusia-Ukraina, juga mengirimkan utusannya.

Negara-negara BRICS yang berpengaruh seperti Afrika Selatan, Brasil dan India juga hadir. Tapi, Rusia dan China tidak ikut serta. Sebelumnya, dalam pembicaraan di Jeddah, perwakilan Beijing hadir dan menegaskan diri tetap menjadi negara netral.

Penyelenggaraan pembicaraan 10 poin rencana perdamaian Ukraina, diharapkan akan menghasilkan pernyataan bersama yang disepakati dari seluruh perwakilan peserta.

Kepala kantor kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, berbicara dalam acara itu. Dia merinci bahwa lima dari 10 poin rencana yang dibahas adalah keselamatan nuklir, keamanan energi, keamanan pangan, pembebasan tawanan perang dan orang yang dideportasi, serta pemulihan integritas wilayah Ukraina.

Dilansir Associated Press, Rusia yang tidak hadir dalam acara itu karena tidak mendapatkan undangan, menilai inisiatif untuk menggelar pertemuan tersebut adalah bias.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, menolak pembicaraan di Malta dan menyebutnya sebagai peristiwa yang terang-terangan anti-Rusia.

Sebelum pertemuan itu dibuka secara resmi, Zakharova mengatakan bahwa negara-negara yang terlibat dalam pembicaraan rencana 10 poin perdamiaan Ukraina tidak ada hubungannya dengan upaya mencari resolusi damai.

"Jelas pertemuan seperti itu tidak mempunyai perspektif apa pun, hanya kontraproduktif," kata Zakharova.