Tok! Pemerintah Amerika Resmi Shutdown usai Kongres Gagal Sepakati Anggaran

Dua petinggi Partai Demokrat di Kongres, Chuck Schumer dan Hakeem Jeffries, mengatakan bahwa Presiden AS, Donald Trump, dan Partai Republiknya telah menutup pemerintah federal karena tidak ingin melindungi layanan kesehatan warga AS. Pihaknya mengaku siap, bersedia, dan mampu untuk menemukan jalan bipartisan ke depan.

Sebagai informasi, anggota Kongres dari Partai Demokrat menuntut perombakan pemotongan Medicaid dan perpanjangan kredit pajak layanan kesehatan sebagai syarat untuk mendukung RUU pendanaan yang diajukan Partai Republik, mengutip CNBC.

Sementara itu, anggota parlemen Republikan, Mike Johnson, mengatakan bahwa Schumer dan Jeffries telah menjebak dirinya sendiri dengan mengajukan tuntutan tersebut. Johnson menuduh Demokrat berusaha melindungi kepentingan Schumer dan ingin memberikan tunjangan kesehatan federal kepada imigran ilegal.

Mengutip ABC News, selama pemerintah Amerika ditutup, sebanyak 4 juta pegawai federal berpotensi terdampak furlough atau cuti tanpa dibayar. Ratusan ribu orang yang dianggap sebagai pekerja esensial, termasuk petugas keamanan bandara, pengontrol lalu lintas udara, dan beberapa anggota militer, akan diminta untuk tetap bekerja.

Sekitar 2 juta tentara juga dapat dipaksa bekerja tanpa bayaran, termasuk ratusan anggota Garda Nasional yang dikerahkan Trump ke kota-kota di AS.

Selain itu, pekerja kontrak federal, termasuk pekerja per jam, seperti petugas kebersihan dan penjaga keamanan, tidak diwajibkan bekerja dan tidak dijamin mendapatkan gaji tertunggak. Sementara itu, anggota parlemen di Capitol Hill akan tetap menerima gaji tahunan sebesar 174 ribu dollar AS (sekitar Rp2,8 miliar).

"Total biaya kompensasi harian mereka akan mencapai sekitar 400 juta dollar AS (setara Rp6,6 triliun)," kata Kantor Anggaran Kongres (CBO).

"Jumlah pegawai yang dirumahkan dapat bervariasi setiap harinya karena beberapa lembaga mungkin akan merumahkan lebih banyak pegawai semakin lama penutupan pemerintah berlangsung dan yang lain mungkin akan memanggil kembali beberapa pegawai yang awalnya dirumahkan," tambahnya.

Menurut jajak pendapat New York Times/Siena pada minggu lalu, 27 persen responden setuju bahwa Partai Demokrat harus menutup pemerintah Amerika, sementara 65 persen menentangnya.

Di antara Partai Demokrat sendiri, 47 persen mendukung penutupan pemerintah dan 43 persen menentangnya, sementara 59 persen independen menentang penutupan pemerintah.

Sementara itu, jajak pendapat Marist yang dirilis pada Selasa menemukan bahwa 38 persen pemilih akan menyalahkan anggota Kongres dari Partai Republik atas penutupan pemerintah, 27 persen akan menyalahkan Partai Demokrat, dan 31 persen akan menyalahkan kedua partai tersebut.

Penutupan pemerintah Amerika pada Rabu merupakan yang pertama sejak 2018, yang menjadi penutupan terpanjang dalam sejarah. Penutupan pemerintah Amerika selama 35 hari itu dilakukan di masa jabatan pertama Trump.. Sejak 1977, telah terjadi 20 kesenjangan pendanaan, menjadikan penutupan pada Rabu sebagai yang ke-21.