Pemerintahan Biden Lindungi 300 Ribu Imigran Haiti dari Deportasi

Kondisi di Haiti dianggap tidak aman untuk pemulangan warga negaranya. Kekerasan geng, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik menjadi alasan utama perluasan TPS ini.

Haiti telah menghadapi berbagai krisis, termasuk pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada 2021. Sejak saat itu, kekerasan geng semakin merajalela. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan lebih dari 1.500 warga Haiti tewas akibat kekerasan geng tahun ini.

Situasi politik Haiti juga tidak stabil. Perdana Menteri Ariel Henry mengundurkan diri pada akhir April karena tekanan dari geng lokal.

"Kami telah melayani bangsa dalam masa-masa sulit," tulis Henry dalam surat pengunduran dirinya, dikutip dari The New York Times.

Departemen Luar Negeri AS bahkan memperingatkan warga AS untuk tidak mengunjungi Haiti. Pemerintah menyatakan bahwa negara tersebut tidak aman bagi warga Amerika karena penculikan, kejahatan, kerusuhan sipil, dan infrastruktur kesehatan yang buruk.

Sebelum perluasan ini, sekitar 165 ribu warga Haiti sudah memiliki TPS. Keputusan terbaru ini menambah sekitar 309 ribu warga Haiti baru yang memenuhi syarat untuk TPS. Kelompok advokasi imigrasi memuji keputusan Biden.

"Perluasan TPS untuk Haiti oleh Presiden Biden adalah berita yang sangat disambut baik bagi banyak keluarga yang tidak dapat kembali ke negara asal mereka akibat kekerasan dan ketidakstabilan," ujar Kerri Talbot, Direktur Eksekutif Immigration Hub. 

Beberapa anggota Kongres Demokrat juga telah mendesak Biden untuk memperluas perlindungan ini. Dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh 67 anggota parlemen, mereka menyatakan bahwa langkah ini diperlukan "untuk memastikan bahwa Amerika Serikat tidak mengembalikan warga negara Haiti ke pemerintah yang tidak mampu melindungi warganya."

Penerima TPS Haiti juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi AS. Menurut Guerline Jozef, Direktur Eksekutif Haitian Bridge Alliance, penerima TPS Haiti berkontribusi 4,4 miliar dolar AS (sekitar Rp72 triliun) terhadap ekonomi AS pada 2022.

Melansir dari Associated Press, keputusan Biden ini menjadi kontras dengan kebijakan mantan Presiden Donald Trump. Eks presiden tersebut malah berusaha mengakhiri TPS untuk banyak negara, termasuk Haiti, selama masa kepresidenannya.

Meski ada perlindungan TPS, kritik tetap muncul terhadap deportasi warga Haiti yang terus berlanjut. Beberapa pejabat Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) AS dilaporkan masih mendeportasi warga Haiti dalam beberapa bulan terakhir.

Sementara itu, upaya internasional untuk menstabilkan Haiti terus berlanjut. Baru-baru ini, pasukan polisi Kenya dikirim ke Haiti sebagai bagian dari rencana internasional untuk menstabilkan negara tersebut.

Namun, beberapa kritikus menyoroti dukungan AS terhadap pemimpin Haiti yang dianggap korup.

"Pengelolaan jangka panjang tekanan imigrasi dari Haiti membutuhkan Amerika Serikat untuk menghentikan dukungannya terhadap pemimpin Haiti yang represif dan korup," ujar Brian Concannon, Direktur Eksekutif Institute for Justice & Democracy in Haiti.