Pemimpin ASEAN Dikabarkan Berkunjung ke Myanmar Pekan Ini

02 Jun 2021, 11:37 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Ketua dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN berencana untuk mengunjungi Myanmar pekan ini. Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, mereka akan bertemu dengan pemimpin junta serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dilansir dari The Straits Times, delegasi ASEAN yang akan terbang ke Burma adalah Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam, Dato Erywan Pehin Yusof, dan Sekjen ASEAN, Lim Jock Hoi. Brunei saat ini diamanatkan sebagai ketua organisasi yang menghimpun negara-negara Asia Tenggara.

Sumber itu juga memperingatkan bahwa perjalanan bisa saja tertunda oleh hambatan logistik dan diplomatik pada menit-menit akhir.

1. ASEAN belum menunjuk utusan khusus

Default Image IDN

Tidak jelas apakah pasangan tersebut berencana untuk menemui oposisi junta, yaitu kelompok sipil yang memenangkan pemilu 2020. Pasalnya, sebagian dari mereka ditetapkan sebagai tahanan politik, seperti Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Sebagian lagi menyembunyikan diri untuk menghindari junta.

Kunjungan telah direncanakan selama lebih dari lima minggu, sejak para pemimpin Asia Tenggara menggelar ASEAN Leaders Meeting di Indonesia pada April 2021. Pertemuan itu menghasilkan lima poin konsensus, antara lain meminta junta untuk segera mengakhiri kekerasan, mempromosikan dialog, membebaskan tahanan politik, membuka akses bantuan, dan penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.

Namun, hingga saat ini, utusan khusus tersebut belum ditunjuk di tengah perpecahan di ASEAN mengenai sosok terbaik untuk tugas itu. Terjadi silang pendapat antara Brunei dengan Kamboja, selaku Ketua ASEAN berikutnya, terkait tugas dan wewenang utusan khusus.

"ASEAN sedang berdarah-darah. Ada banyak serangan diplomatik intra-ASEAN. Ada ketidakbahagiaan di sekitar," kata salah satu sumber.

2. Perdebatan juga terjadi antara Indonesia dengan Thailand

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Selain Brunei dan Kamboja, antara Indonesia dan Thailand juga berselisih ihwal jumlah utusan khusus. Menurut sumber anonim, Jakarta mengusulkan supaya ditunjuk satu orang utusan khusus, sementara Bangkok mengusulkan supaya utusan khusus ditemani oleh beberapa orang.

Kementerian luar negeri Indonesia dan Thailand enggan berkomentar mengenai hal tersebut. Dua sumber anonim lainnya menuturkan, kompromi yang didukung oleh sebagian besar negara ASEAN adalah memilih tiga utusan, kemungkinan terdiri dari perwakilan Indonesia, Thailand, dan Brunei.

Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu di Tiongkok pekan depan untuk KTT tahunan Tiongkok-ASEAN. Jika ketidaksepakatan tak kunjung dihasilkan, sumber mengatakan, penunjukkan utusan khusus diharapkan bisa tuntas di sela-sela KTT.

3. Mempertanyakan komitmen Myanmar terhadap lima poin konsensus

Default Image IDN

Pada level multilateral, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) gagal untuk menjatuhkan sanksi kepada Myanmar karena hak veto selalu digunakan oleh Tiongkok atau Rusia. Pada Sidang Majelis Umum PBB (SMU PBB), ASEAN menolak resolusi embargo senjata kepada Myanmar.

Pada level regional, Myanmar tidak memiliki komitmen untuk merealisasikan konsensus lima poin, yang juta disepakati oleh Jenderal Min Aung Hlaing selaku delegasi negara tersebut. Alih-alih menghentikan kekerasan, Tatmadaw kini menggalakkan operasi militernya di wilayah perbatasan untuk menumpas etnis minoritas bersenjata yang menentang kudeta.

Junta menegaskan bahwa mereka akan merealisasikan konsensus lima poin ketika situasi di Myanmar sudah kondusif, suatu pernyataan yang menjadi dalih untuk melakukan tindakan represif. Asosiasi pemantau setempat melaporkan, lebih dari 800 warga sipil meninggal dunia akibat bentrokan dengan aparat sejak kudeta pada 1 Februari 2021.

"Semua ini (tujuan dari lima poin konsensus) hanya berhasil jika ada dukungan penuh dari junta," kata seorang diplomat.