Pengadilan AS Denda Meta Rp451,1 Triliun atas Pelanggaran Privasi

Hakim Francis Mathew menetapkan vonis denda setelah dewan juri pada Jumat (25/9/2026) mendapati Meta melakukan lebih dari 43 juta pelanggaran regulasi perlindungan konsumen di New Mexico. Para juri menyimpulkan 26 dari 29 pernyataan publik yang dirilis pihak manajemen Meta mengenai privasi data dan moderasi konten terbukti menyesatkan publik. Jumlah pelanggaran tersebut dihitung berdasarkan akumulasi pengguna Facebook atau penduduk New Mexico yang menjadi audiens dari setiap pernyataan yang menyesatkan tersebut.

Berdasarkan undang-undang negara bagian New Mexico, setiap bentuk pelanggaran dapat diganjar sanksi denda hingga 5.000 dolar AS atau setara Rp90,22 juta. Hakim Mathew menjelaskan bahwa penalti kumulatif berdasarkan aturan hukum sebetulnya bisa menembus lebih dari 219 miliar dolar AS atau setara Rp3.951,63 triliun, namun dia memutuskan memangkas hukumannya menjadi 25 miliar dolar AS atau setara Rp451,1 triliun. Seluruh hasil pembayaran denda tersebut nantinya akan dialokasikan penuh untuk mendanai sistem sekolah negeri di New Mexico.

Dalam berkas persidangan, Meta sempat meminta pengadilan membatasi penalti maksimal pada angka 3,45 miliar dolar AS atau setara Rp62,25 triliun dengan dalih ancaman terhadap iklim bisnis lokal. Namun, Hakim Mathew menolak argumen tersebut dan menegaskan bahwa tindakan manipulasi informasi sudah menjadi bagian dari operasional inti perusahaan. "Pelanggaran yang dilakukan Facebook — yang berlangsung selama bertahun-tahun dan secara sistematis dipublikasikan kepada masyarakat — menyentuh inti dari praktik bisnis utama Facebook," tulis Hakim Mathew seperti dikutip TRT World.

Gugatan hukum terhadap Meta ini awalnya didaftarkan oleh Jaksa Agung New Mexico pada tahun 2021. Perkara ini mencuat setelah terungkapnya skandal Cambridge Analytica, sebuah firma konsultan politik asal Inggris yang memanen data pribadi milik hingga 87 juta pengguna Facebook tanpa izin melalui aplikasi pihak ketiga. Data profil yang diambil itu kemudian digunakan untuk merancang target iklan politik, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden Donald Trump pada 2016.

Jaksa penuntut menuduh Meta sengaja berbohong kepada pengguna perihal pihak luar yang mengantongi akses langsung ke data pribadi mereka. Meta juga dituding tetap membiarkan peredaran ujaran kebencian serta misinformasi di platform miliknya demi meraup keuntungan finansial. Pihak otoritas menegaskan Meta mengetahui celah akses pihak ketiga tersebut, meski perusahaan berulang kali mengklaim bahwa pengguna memegang kendali penuh atas data mereka.

Besaran penalti dalam kasus ini melampaui sanksi denda 5 miliar dolar AS atau setara Rp90,22 triliun yang pernah dijatuhkan Komisi Perdagangan Federal (FTC) kepada Facebook pada 2019. Jaksa Agung New Mexico Raul Torrez menegaskan bahwa putusan peradilan ini harus menjadi peringatan keras bagi para raksasa teknologi global agar tidak bertindak sewenang-wenang. "Putusan ini harus menjadi sinyal, sebuah pesan yang tegas, bagi Silicon Valley," ujar Torrez dalam konferensi pers.

Sanksi bernilai fantastis ini menandai kekalahan hukum kedua yang diderita Meta di hadapan juri Santa Fe dalam rentang enam bulan terakhir, sebagaimana dilansir Al Jazeera. Pada Maret 2026, juri menyatakan Meta bersalah karena menyesatkan publik terkait keselamatan pengguna usia muda di Facebook, Instagram, dan WhatsApp, serta mendenda perusahaan 375 juta dolar AS atau setara Rp6,77 triliun. Hakim persidangan selanjutnya memerintahkan Meta menyetor 567 juta dolar AS atau setara Rp10,23 triliun ke dana kesehatan mental remaja dan menerapkan sistem pengamanan baru.

Merespons putusan denda terbaru tersebut, pihak manajemen Meta menyatakan bakal menempuh jalur banding guna membatalkan atau memangkas nilai penalti. Kepala Urusan Hukum Meta CJ Mahoney berargumen bahwa putusan pengadilan tersebut berisiko mematikan aktivitas bisnis serta membatasi ruang berekspresi di ruang digital. "Pada intinya, gugatan ini berupaya memungut pajak atas kebebasan berbicara untuk memberlakukan aturan baru tentang apa yang boleh dikatakan orang di dunia maya," kata Mahoney.