Jakarta, IDN Times – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan pidato pada Sidang Debat Umum Sesi ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA81). Dalam pidatonya, Sugiono membahas ketahanan nasional, keberagaman Indonesia, ASEAN, reformasi multilateralisme, Palestina, misi perdamaian PBB, hingga pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030.
Sugiono mengawali pidatonya dengan menyampaikan salam dalam keberagaman Indonesia, yakni “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Salve, Om swastiastu, Namo Budhhaya, Rahayu”, sebelum melanjutkan dengan pesan perdamaian.
Berikut pidato lengkap Sugiono dalam Sidang Debat Umum UNGA81 yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia:
Yang Mulia Khalilur Rahman, Presiden Sesi ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Yang Mulia António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Para Yang Mulia, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, para Menteri,
Para Delegasi yang terhormat, hadirin sekalian,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Salve,
Om swastiastu,
Namo Budhhaya,
Rahayu,
Semoga kedamaian menyertai kita semua.
Delapan puluh satu tahun yang lalu, dari abu Perang Dunia Kedua, Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir.
Kita muncul dari dunia yang hancur akibat perang, dengan keyakinan bersama bahwa umat manusia tidak boleh lagi menyerahkan masa depannya kepada perang dan perpecahan, dan kita memiliki janji pendirian yang sama: membangun masa depan yang damai.
Selama delapan dekade, kita telah bekerja untuk mengubah janji tersebut menjadi kemajuan: negara-negara membebaskan diri dari kolonialisme, globalisasi menghubungkan perekonomian kita, teknologi mengubah masyarakat kita, dan pembangunan meningkatkan kehidupan miliaran orang.
Namun, kemajuan tidak pernah berjalan lurus. Kita telah melalui krisis keuangan, pandemi global, bencana iklim, persaingan geopolitik, dan konflik di seluruh dunia.
Dengan setiap transformasi dan setiap krisis, satu pelajaran tetap jelas: agar perdamaian dan kemakmuran dapat bertahan, multilateralisme harus tangguh. Multilateralisme harus mampu beradaptasi, merespons, dan yang paling penting, memberikan hasil.
Karena multilateralisme yang tidak mampu memberikan hasil akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Dan tanpa kepercayaan, multilateralisme tidak akan pernah bertahan.
Membangun multilateralisme yang tangguh dimulai dengan negara-negara yang tangguh. Ini dimulai dari dalam negeri. Dan Indonesia telah memahami hal ini selama beberapa dekade.
Pada 1960-an, Indonesia mengembangkan konsep ketahanan nasional: untuk menjaga identitas kita, melindungi kedaulatan dan persatuan kita, serta mempertahankan pembangunan kita dalam menghadapi tantangan dan hambatan.
Di jantung ketahanan kita terdapat rakyat kita. Sebuah bangsa tangguh ketika keluarga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, ketika petani dapat berproduksi, ketika pekerja dapat memperoleh pekerjaan yang layak, dan ketika anak-anak dapat belajar, tumbuh, serta memimpikan masa depan mereka.
Bagi Indonesia, hal ini berarti membangun kemandirian yang lebih besar dalam pangan dan memperkuat ketahanan energi kita.
Yang paling penting, hal ini juga berarti berinvestasi pada masa depan rakyat kita: memastikan anak-anak kita memperoleh pendidikan berkualitas, dan memastikan rakyat kita memiliki akses terhadap layanan kesehatan esensial.
Pada saat yang sama, kita sedang membangun perekonomian yang mampu menghadapi guncangan dan menciptakan peluang: lebih banyak lapangan kerja, industri yang lebih kuat, dan kapasitas produktif yang lebih besar.
Hal yang utama dalam ketahanan kita adalah kemampuan untuk mengelola perbedaan dan mempertahankan persatuan kita.
Sebagai bangsa dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia telah belajar bahwa keberagaman bukan sesuatu yang harus diatasi. Keberagaman adalah sesuatu yang harus dikelola, dihormati, dan diubah menjadi kekuatan. Melalui partisipasi demokratis, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan, kita mempertahankan persatuan kita.
Dari Aceh hingga Papua, dari Mianggas hingga Rote, Indonesia adalah satu rakyat. Indonesia adalah satu bangsa.
Kita juga terus memperkuat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, melalui mekanisme nasional kita dan komitmen kita terhadap kewajiban hak asasi manusia internasional.
Hal ini berjalan beriringan dengan membangun ketahanan nasional kita. Karena hak asasi manusia bukan hanya tentang tidak adanya kekerasan. Hak asasi manusia juga berarti memastikan masyarakat memiliki pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Kepada para tetangga, sahabat, dan mitra kami, tidak boleh ada keraguan: Indonesia berdiri kuat hari ini, berlandaskan teguh pada demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Dan ketika negara-negara tangguh di dalam negeri, mereka memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berkontribusi di luar batas negara mereka.
Indonesia yang memiliki ketahanan pangan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan regional dan global. Indonesia yang lebih tangguh dalam energi dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap transisi energi global. Perekonomian yang lebih kuat membuka peluang yang lebih besar bagi kerja sama dan kemakmuran bersama.
Inilah bagaimana ketahanan nasional menjadi ketahanan kolektif. Dan inilah bagaimana ketahanan membantu kita memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.
Yang Mulia Presiden,
Negara yang tangguh berkontribusi pada kawasan yang tangguh. Ketahanan nasional kita akan mendukung dan melengkapi kawasan yang stabil, damai, dan dapat diprediksi.
Asia Tenggara merupakan rumah bagi salah satu populasi usia produktif terbesar di dunia. Kini kawasan ini merupakan perekonomian terbesar kelima di dunia, didukung oleh ekonomi digital yang besar dan berkembang pesat.
Di pusat kawasan yang dinamis ini terdapat ASEAN. ASEAN menyatukan negara-negara dengan sejarah, sistem politik, tingkat pembangunan, dan kepentingan nasional yang berbeda.
Kita tidak selalu sepakat, tetapi kita telah membuat pilihan secara sadar: untuk tetap bersama. Dan kita memilih untuk terus berbicara, bahkan ketika mencapai kesepakatan sulit dilakukan.
Selama hampir enam dekade, ASEAN telah mengelola perbedaan, mempertahankan komunikasi, dan terus mencari titik temu.
Inilah kekuatan yang berasal dari persatuan dan sentralitas ASEAN. Hal ini memungkinkan kita untuk melibatkan semua mitra, serta mempertahankan ruang bagi dialog dan kerja sama, bahkan ketika persaingan strategis di sekitar kita semakin meningkat.
Pada saat yang sama, membangun kawasan yang tangguh membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi. Inilah sebabnya ASEAN harus terus berkembang, sehingga tetap sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat bagi rakyatnya serta kawasan yang lebih luas.
Para Yang Mulia,
Ketahanan di dalam negeri dan di tingkat kawasan harus diimbangi dengan sistem multilateral yang mampu mendukung dan mempertahankannya.
Di sinilah Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap sangat diperlukan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan ruang kepada negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan tanpa menggunakan konflik. PBB menyediakan aturan bersama ketika kepentingan saling bersaing. Dan PBB memungkinkan kita menggabungkan kapasitas kita ketika tidak ada satu negara pun yang dapat bertindak secara efektif sendirian.
Inilah sebabnya Indonesia terus percaya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, percaya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa juga berarti percaya bahwa PBB harus berkembang mengikuti dunia yang dilayaninya.
Mari kita perjelas: jawaban terhadap multilateralisme yang tidak sempurna bukanlah lebih sedikit multilateralisme. Jawabannya adalah multilateralisme yang lebih kuat dan lebih baik.
Sistem multilateral yang sesuai untuk abad ke-21 harus lebih representatif, lebih lincah, dan lebih mampu memberikan hasil.
Transformasi kelembagaan tidak akan terjadi dalam semalam. Namun, urgensi tantangan saat ini mengharuskan kita bertindak sekarang.
Kita harus memulai dengan memperkuat kapasitas kolektif kita untuk menghadapi krisis, merespons krisis global dan situasi kemanusiaan secara efektif, serta mempertahankan perdamaian, pembangunan, dan kerja sama.
Pada saat yang sama, arsitektur keuangan internasional juga harus berkembang: agar dapat merespons kebutuhan negara-negara berkembang dengan lebih baik, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi mereka untuk mengejar prioritas pembangunan mereka sendiri serta membangun ketahanan mereka.
Namun, institusi yang lebih kuat saja tidak akan menyelamatkan multilateralisme. Institusi hanya sekuat prinsip-prinsip yang bersedia kita junjung.
Hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten, kedaulatan harus dihormati, dan kolonialisme harus diakhiri.
Di sinilah Palestina tetap menjadi salah satu ujian paling jelas terhadap prinsip-prinsip tersebut, sekaligus ujian terhadap nurani kita. Pelanggaran hukum internasional yang jelas di Gaza dan Tepi Barat mengingatkan kita pada dunia sebelum 1945. Dunia sebelum Piagam PBB, sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan sebelum empat Konvensi Jenewa 1949.
Dunia di mana suatu ras hampir dimusnahkan. Indonesia memahami apa artinya berjuang melawan kolonialisme, berjuang di dunia di mana hukum internasional lemah dan kekuatanlah yang menentukan.
Perjalanan bangsa kita menuju kemerdekaan telah membentuk dukungan konsisten kita terhadap rakyat Palestina dan hak mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak mereka untuk menentukan nasib sendiri terpenuhi dan hingga Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud, berdasarkan Solusi Dua Negara, sesuai dengan hukum internasional dan parameter yang disepakati secara internasional.
Palestina bukan hanya persoalan bagi satu kawasan. Palestina merupakan ujian apakah sistem multilateral mampu menjunjung prinsip-prinsip yang menjadi alasan sistem tersebut dibentuk untuk melindungi, dan apakah sistem tersebut mampu memberikan hasil ketika hal itu paling dibutuhkan.
Yang Mulia Presiden,
Sistem multilateral yang efektif juga membutuhkan kepemimpinan yang efektif. Filosofi kepemimpinan Indonesia, yang diwariskan dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa para pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin dengan memberikan teladan dari depan, membangun kepercayaan sambil berdiri di tengah-tengah rakyat, dan memberdayakan dari belakang.
Kepemimpinan bukan sekadar tentang memerintah. Kepemimpinan adalah tentang menggunakan kebijaksanaan dan memberikan kekuatan kepada orang lain untuk bergerak maju.
Sekretaris Jenderal António Guterres telah memimpin Organisasi ini melalui periode yang sangat penuh tantangan: perang dan ketegangan geopolitik, pandemi global, keadaan darurat kemanusiaan, dan transformasi teknologi yang cepat.
Indonesia menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan dan pengabdiannya selama satu dekade terakhir.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, PBB terus menyediakan platform penting untuk dialog dan pemecahan masalah secara kolektif.
Sekretaris Jenderal berikutnya akan memikul tanggung jawab yang sama pentingnya: menjunjung Piagam, memperkuat Organisasi, dan menerjemahkan multilateralisme menjadi hasil nyata bagi masyarakat.
Kepemimpinan yang efektif juga harus disertai dengan komitmen penuh negara-negara anggota untuk membuat multilateralisme berjalan. Indonesia siap menjalankan bagiannya, sebagaimana diamanatkan Konstitusi kami untuk berkontribusi pada dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Melalui diplomasi dan mediasi, Indonesia telah berkontribusi dalam menyelesaikan konflik di kawasan dan di luar kawasan.
Kami telah menjadi salah satu kontributor tingkat teratas bagi Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, dengan mengerahkan personel ke berbagai misi di seluruh dunia sejak 1957. Selama hampir dua dekade, pasukan penjaga perdamaian Indonesia telah bertugas di bawah bendera PBB di Lebanon.
UNIFIL mungkin sedang memasuki babak terakhirnya, tetapi komitmen Indonesia tidak berakhir bersama Misi tersebut. Pengalaman, pengorbanan, dan dedikasi para penjaga perdamaian kami akan terus membentuk kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Kami akan meneruskan diplomasi kami melalui bantuan kemanusiaan, melalui pembangunan perdamaian, dan melalui keterlibatan lintas kawasan dan institusi.
Yang Mulia Presiden,
Dalam semangat inilah Indonesia menyampaikan pencalonannya untuk kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030. Komitmen kami jelas: Memperkuat Persatuan, Memajukan Perdamaian.
Memperkuat persatuan berarti membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral dan menjaga saluran dialog tetap terbuka. Memajukan perdamaian mengharuskan kita menjunjung hukum internasional dan menggunakan secara efektif berbagai instrumen yang tersedia bagi kita.
Indonesia akan bekerja untuk menjaga dialog tetap terbuka, membangun titik temu, dan mengubah tanggung jawab bersama menjadi kerja sama praktis. Kami akan menjunjung Piagam PBB secara konsisten untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Kami akan membawa prinsip yang sama yang memandu kebijakan luar negeri kami: melibatkan semua pihak dan menjaga ruang untuk kerja sama tetap terbuka.
Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto di podium ini tahun lalu: seribu teman masih terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak.
Pendekatan yang sama memandu keterlibatan Indonesia dengan seluruh mitra. Melalui ASEAN, G20, D8, BRICS, MIKTA, dan PBB, Indonesia akan memperluas persahabatan untuk menghasilkan kerja sama yang praktis.
Yang Mulia Presiden,
Delapan puluh satu tahun yang lalu, Indonesia berjuang melawan kolonialisme agar kami dapat menentukan masa depan kami sendiri.
Hari ini, kami menegaskan kembali janji kami untuk masa depan perdamaian yang kita semua miliki bersama.
Satu tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada kita untuk semakin mendekat, bukan semakin menjauh.
Hari ini, saya meneruskan seruan tersebut. Dan ketika kita semakin mendekat, mari kita juga membuat satu sama lain semakin kuat.
Cukup kuat agar negara-negara kita mampu menghadapi krisis. Cukup kuat agar kawasan-kawasan kita dapat mempertahankan kerja sama. Cukup kuat agar institusi-institusi kita mampu memberikan hasil bagi masyarakat.
Karena ketahanan bukan sekadar tentang bertahan dari badai. Ketahanan adalah tentang memiliki kekuatan untuk terus bergerak maju bersama.
Dan hanya melalui ketahanan kolektif kita, Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat cukup kuat untuk memenuhi janji yang kita buat 81 tahun lalu, yaitu masa depan yang damai bagi generasi-generasi mendatang.
Saya berterima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Shalom,
Salve,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Rahayu.