PM Inggris Dikritik karena Ingin Tiru Kebijakan Migrasi Italia 

Anggota parlemen Partai Buruh untuk Liverpool Riverside, Kim Johnson, mengkritik agenda pertemuan bilateral tersebut.

"Sangat mengkhawatirkan bahwa Starmer berusaha belajar dari pemerintah neo-fasis," ujar Johnson, dilansir dari The Guardian. 

Kritik serupa juga datang dari anggota parlemen Partai Buruh lainnya yang menyebut tindakan mendekati Meloni adalah memalukan. Ia menegaskan bahwa kebijakan Meloni hanya akan mendehumanisasi dan menganiaya orang-orang yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan.

Meskipun menghadapi kritik internal, pemerintah Starmer tampaknya siap menerima kecaman dari sayap kiri partainya terkait isu imigrasi. Hal ini mengingat isu tersebut masih menjadi medan pertempuran elektoral utama di daerah-daerah yang baru dimenangkan dari Partai Konservatif.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengungkapkan ketertarikan pemerintah untuk mempelajari skema Italia dalam mengirim migran ke Albania untuk memproses klaim suaka mereka.

"Karena jumlah kedatangan mereka berkurang, kami tertarik untuk mendiskusikan skema yang telah mereka kembangkan, tidak hanya dengan Albania," ujar Lammy.

Namun, pernyataan Lammy ini berbeda dengan informasi dari Kementerian Dalam Negeri. Seorang sumber dari kementerian tersebut membantah adanya rencana mengirim pencari suaka ke negara lain seperti Albania.

"Ini bukan sesuatu yang sedang kami kerjakan," ujar sumber tersebut.

Amnesty International dan Refugee Council memperingatkan Starmer untuk menghindari gimmick lebih lanjut setelah kegagalan skema Rwanda yang diusung pemerintah sebelumnya. Mereka mengingatkan bahwa skema semacam itu sangat mahal dan berisiko melanggar hak asasi manusia.

Direktur hak-hak pengungsi dan migran Amnesty International Inggris, Steve Valdez-Symonds, menyatakan bahwa Inggris sama sekali tidak boleh membuat kesepakatan untuk mengalihkan tanggung jawabnya kepada negara lain, entah itu Albania, Rwanda, atau negara mana pun.

Jon Featonby, analis di Refugee Council, menambahkan bahwa kesepakatan semacam itu sangat mahal. Ia juga menyatakan bahwa kesepakatan tersebut telah mengakibatkan laki-laki, perempuan, dan anak-anak terjebak di negara-negara di mana mereka menghadapi risiko penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan pemenjaraan.