Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengungkapkan keinginannya untuk mencapai perdamaian permanen dengan India.
Dalam pidatonya di Harvard Business School pada Sabtu (20/08/2022) waktu Pakistan, Sharif menyatakan bahwa dialog adalah cara terbaik untuk meredam tensi Pakistan-India. Dia juga menyebut bahwa perang bukanlah pilihan bagi salah satu negara.
Hubungan India dan Pakistan sendiri masih renggang akibat konflik Kashmir yang tak kunjung usai hingga saat ini.
Sharif membuat komentar saat berbicara dengan delegasi mahasiswa dari Universitas Harvard. Sharif mengatakan, Pakistan berkomitmen untuk menjaga perdamaian di kawasan Kashmir
“Pakistan memutuskan untuk menjaga perdamaian di kawasan tersebut, dan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan itu terkait dengan penyelesaian masalah Kashmir sesuai dengan resolusi PBB,” kata Sharif, dilansir Hindustan Times.
"Kami menginginkan perdamaian permanen dengan India melalui dialog karena perang bukanlah pilihan bagi salah satu negara," tambahnya, mengutip surat kabar The News International.
Hubungan kedua negara sering tegang karena masalah Kashmir dan terorisme lintas batas yang berasal dari Pakistan. India kerap menuduh Pakistan tak sungguh-sungguh dalam mencegah aksi terorisme yang dapat mengancam New Delhi.
Hubungan diplomasi India dan Pakistan runtuh setelah India mencabut Pasal 370 Konstitusi. Artinya, India resmi mengubah status khususs Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus 2019.
Dalam pengaturan baru, Jammu dan Kashmir adalah satu wilayah di bawah pemerintahan India. Sebelumnya, wilayah ini dibagi dua dan masing-masing dikelola oleh India dan Pakistan.
New Delhi telah berulang kali mengatakan kepada Pakistan bahwa Jammu dan Kashmir adalah bagian integral dari India.
India dengan tegas mengatakan pihaknya menginginkan hubungan bertetangga yang normal dengan Pakistan dalam lingkungan yang bebas dari teror, permusuhan dan kekerasan.
Keputusan India menimbulkan reaksi keras dari Pakistan yang berakhir pada pengusiran utusan India di sana. Sejak itu, hubungan kedua negara memburuk setelah New Delhi dituduh kerap ikut campur dalam pemilu Pakistan.
Menanggapi pertanyaan tentang ekonomi Pakistan dan program International Monetary Fund (IMF), Sharif mengatakan bahwa krisis ekonomi negara itu berasal dari masalah struktural. Hal itu menjadi semakin tak terkendali dengan ketidakstabilan politik dalam beberapa dekade terakhir.
Dia mengatakan, beberapa dekade pertama sejak berdirinya Pakistan menyaksikan pertumbuhan yang mengesankan di semua sektor ekonomi ketika ada perencanaan matang, kemauan nasional, dan mekanisme implementasi yang baik.
“Telat, kami kehilangan keunggulan di sektor-sektor di mana kami berada di depan. Kurangnya fokus, energi dan tindakan kebijakan yang tepat menyebabkan penurunan produktivitas nasional,” tambah Sharif, dilansir The Indian Express.
Sementara itu, dewan eksekutif IMF akan bertemu pada 29 Agustus 2022 mendatang dan diperkirakan akan menyetujui paket bailout untuk Pakistan, termasuk pencairan tertunda sekitar 1,18 miliar dolar AS.