Prancis Akan Akui Kedaulatan Palestina pada Juni 2025

10 Apr 2025, 14:15 WIB

Presiden Prancis Emmanuel Macron (Spc. Thurnapuf Valle, Public domain, via Wikimedia Commons)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana negaranya untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan stasiun televisi Prancis France 5 pada Rabu (9/4/2025).

Pengakuan ini kemungkinan akan difinalisasi pada konferensi PBB di New York pada Juni 2025. Konferensi tersebut akan diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi untuk membahas penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Macron sendiri baru kembali dari kunjungan ke Mesir, di mana ia bertemu dengan Presiden Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Abdullah II dari Yordania.

1. Alasan Prancis mengakui negara Palestina

Prancis telah lama mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Macron menegaskan bahwa keputusan mengakui Palestina bukan untuk menyenangkan pihak manapun, melainkan karena pihaknya merasa ini adalah tindakan yang tepat.

Kebijakan ini tidak muncul tiba-tiba. Pada Februari 2024, Macron telah menyatakan bahwa mengakui Palestina merupakan kebutuhan moral dan politik penting bagi perdamaian kawasan.

Macron juga melihat langkah ini sebagai bagian dari upaya diplomatik yang lebih luas. Menurutnya, pengakuan Palestina akan memungkinkan Prancis lebih tegas menghadapi pihak yang menolak eksistensi Israel, termasuk Iran.

Prancis berharap langkah ini mendorong negara-negara Timur Tengah yang belum mengakui Israel untuk melakukan hal yang sama. Beberapa negara seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Suriah, dan Yaman masih belum mengakui keberadaan Israel hingga saat ini.

"Saya melakukan ini karena saya yakin ini adalah langkah yang tepat. Saya juga ingin berpartisipasi dalam gerakan bersama yang mendorong para pendukung Palestina untuk mengakui Israel juga, banyak dari mereka belum melakukannya," ujar Macron, dilansir Le Monde.

2. Tanggapan Israel dan Palestina

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, menolak gagasan ini dan menyebutnya sebagai bentuk dukungan terhadap terorisme.

"Pengakuan sepihak terhadap negara fiktif Palestina oleh negara manapun akan menjadi hadiah untuk terorisme dan memperkuat Hamas," tulis Sa'ar di platform X.

Israel konsisten menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina. Tahun lalu, ketika Norwegia mengakui Palestina, Israel mencabut akreditasi delapan diplomat Norwegia di Tel Aviv, dilansir Times of Israel.

Palestina justru menyambut positif rencana tersebut. Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menyatakan pengakuan dari Prancis akan menjadi langkah positif untuk mendukung solusi dua negara, dilansir Al Jazeera.

Melansir Middle East Eye, selama kunjungan Macron ke Mesir, Prancis, Mesir, dan Yordania mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Mereka juga menyatakan dukungan untuk rencana rekonstruksi Gaza yang diusulkan Mesir.

3. Mayoritas negara dunia telah akui Palestina

ilustrasi bendera Palestina. (unsplash.com/Ehimetalor Akhere Unuabona)

Saat ini, sebanyak 147 dari 193 negara anggota PBB telah memberikan pengakuan resmi terhadap kedaulatan negara Palestina. Artinya, lebih dari 75 persen negara di dunia telah mengakui Palestina.

Tahun lalu, gelombang pengakuan baru datang dari beberapa negara Eropa. Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan Slovenia bergabung dalam daftar negara yang mengakui Palestina. Hingga kini, terdapat 10 negara Uni Eropa yang telah mengakui Palestina, dilansir Anadolu Agency.

Namun tidak semua negara Barat siap mengikuti langkah serupa. Jerman dan Portugal menyatakan belum saatnya untuk pengakuan. ,Sementara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan ingin mengakui Palestina tetapi harus pada waktu yang tepat.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.