Presiden Korsel Dorong Korut Duduk Bersama Bahas Perdamaian

Upaya diplomasi Seoul menghadapi tantangan besar karena Pyongyang secara tegas menolak tawaran keterlibatan tersebut, dilaporkan The Guardian. Pemimpin Korut Kim Jong-un bahkan telah meninggalkan kebijakan reunifikasi, menetapkan Korsel sebagai negara paling bermusuhan, dan memerintahkan penguatan pertahanan di garis depan.

Selain menolak dialog, Pyongyang mengecam latihan militer gabungan antara Washington dan Seoul sebagai bentuk provokasi. Pihak Korut juga melayangkan kritik tajam terhadap rencana pemerintah Korsel untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir.

Di samping isu Semenanjung Korea, Lee menekankan pentingnya memperkuat hubungan bilateral antara Korea dan Jepang. Ia menilai diplomasi antarjemput yang dinamis selama setahun terakhir telah berhasil membangun fondasi kepercayaan untuk menunjang peran internasional Seoul.

Lee berharap kedua negara tetangga dapat memasuki enam dekade mendatang dalam ikatan perdamaian dan kemakmuran bersama. Pemerintahannya berkomitmen terus menjalankan diplomasi pragmatis yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Pada lingkup domestik, Lee menyerukan persatuan politik dan meminta agar perbedaan tidak berkembang menjadi permusuhan guna mewujudkan visi "pembebasan baru" bagi bangsa. Ia menegaskan perlunya menata ulang sumber daya nasional agar Korsel tumbuh menjadi negara yang tak tertandingi dan sangat dibutuhkan oleh dunia internasional.

Pemerintah Korsel juga terus mengintensifkan upaya penyitaan aset yang dikumpulkan oleh kolaborator pro-Jepang berdasarkan undang-undang yang disahkan pada Juni. Seluruh proses dari aset pemulihan tersebut nantinya akan dialokasikan secara khusus untuk memberikan penghormatan serta dukungan finansial bagi pejuang kemerdekaan dan keluarga mereka yang masih hidup.