Mendagri: Penanganan Pascagempa NTT Fokus Pulihkan Layanan Dasar
- Pemerintah menangani dampak gempa di sejumlah wilayah NTT dengan fokus awal pada penyelamatan korban dan pemulihan layanan dasar.
- Pemulihan listrik, telekomunikasi, akses jalan, serta bantuan bagi pengungsi menjadi bagian dari penanganan di lapangan.
- Pemda diminta mendata kerusakan dan memperkuat koordinasi untuk mendukung tanggap darurat, transisi, rehabilitasi, serta rekonstruksi.
Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memastikan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tito menyebut penanganan pada tahap awal pascagempa berfokus pada penyelamatan korban, serta pemulihan berbagai layanan dasar masyarakat. Hal itu mencakup kelistrikan, telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), logistik, hingga penanganan korban meninggal dunia dan warga yang mengalami luka-luka.
“Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgen, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk [warga] yang luka,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
1. Pemulihan jaringan listrik dan komunikasi penting untuk mendukung mobilitas serta koordinasi penanganan bencana
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026)(Dok. Kemendagri) Tito mengapresiasi langkah cepat berbagai pihak dalam memulihkan layanan dasar, termasuk PT PLN dan operator telekomunikasi. Menurutnya, pemulihan jaringan listrik dan komunikasi penting untuk mendukung mobilitas serta koordinasi penanganan bencana di lapangan.
Selain kelistrikan dan telekomunikasi, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pembukaan akses jalan, agar mobilitas masyarakat maupun alat berat untuk penanganan bencana dapat segera dilakukan. Ia juga meminta pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan masyarakat yang terdampak, termasuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan.
2. Pemda diminta mendata rumah, fasilitas publik, dan kantor pemda yang rusak
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii, dan sejumlah pejabat lainnya meninjau langsung Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) malam (dok. Kemendagri) Tito menekankan agar Pemda setempat melakukan pendataan secara lebih menyeluruh terhadap kerusakan rumah dan fasilitas publik. Data tersebut diperlukan sebagai dasar pemberian bantuan pemerintah, baik untuk rumah rusak ringan, sedang, maupun berat, serta dukungan bagi masyarakat yang masih mengungsi.
Di sisi lain, ia meminta pemda mendata kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan, mulai dari kantor pemerintah kabupaten hingga kantor desa dan kecamatan. Pendataan tersebut diperlukan untuk menentukan kebutuhan perbaikan fasilitas pemerintahan agar pelayanan publik tetap berjalan.
“Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat. Kemudian yang di Ende, pusatnya di Ende karena bandaranya di sana,” ujar Mendagri.
3. Soroti kondisi fiskal sejumlah daerah terdampak
Pekerja berjalan di dekat bangunan Kantor Bupati Manggarai yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Manggarai, NTT, Minggu (16/8/2026). Hingga Minggu (16/8) sore tercatat lebih dari 2.000 unit bangunan mengalami kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di wilayah NTT yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf) Lebih lanjut, Tito menyoroti kondisi fiskal sejumlah daerah terdampak. Ia menyampaikan pemerintah pusat akan memberikan dukungan kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas maupun tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah agar anggaran yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk penanganan bencana.
Ia menegaskan, koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda perlu diperkuat agar penanganan bencana dapat berlangsung cepat sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana. Tahapan tersebut mulai dari masa tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami sarankan untuk betul-betul memetakan permasalahan yang ada. Dan segera saja kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing. Entah itu di Pertamina, di listrik, di jalan, di bidang kesehatan, dan lain-lain,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
