Jakarta, IDN Times - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak tegas terhadap segala upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari Tanah Air mereka, Sabtu, 15 Februari 2025.
"Siapa pun yang berpikir dapat memaksakan ‘Kesepakatan Abad Ini’ yang baru atau mengusir rakyat Palestina dari Tanah Air, mereka adalah orang yang berilusi," kata Abbas dalam KTT Uni Afrika ke-38 di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, sebagaimana diberitakan ANTARA mengutip Anadolu, Minggu (16/2/2025).
Abbas menegaskan seruan untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka dan melakukan pemindahan paksa, hanyalah upaya pengalihan dari kejahatan perang, genosida, dan kehancuran di Gaza, serta ekspansi permukiman ilegal serta upaya aneksasi Tepi Barat.
"Satu-satunya tempat bagi 1,5 juta pengungsi yang tinggal di Gaza untuk kembali adalah kota dan desa mereka yang mereka tinggalkan pada 1948, sesuai dengan Resolusi 194 PBB," kata dia.
"Praktik kolonial Israel membutuhkan tindakan segera dari komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB, untuk mencegah bangkitnya kekuatan ekstremis yang berusaha mengubur solusi dua negara," sambung Abbas
Selain itu, Abbas menyerukan dukungan terhadap konferensi perdamaian internasional, yang dijadwalkan berlangsung di PBB pada pertengahan Juni mendatang.
Menurut Abbas, KTT ini bertujuan untuk menggalang dukungan internasional, guna memperoleh pengakuan global atas negara Palestina, mengamankan keanggotaan penuh di PBB, dan mewujudkan solusi dua negara berdasarkan hukum internasional.
Sementara, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berjanji melawan rencana Presiden AS Donald Trump mengusir warga Palestina dan mengubah Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah" dalam sebuah rapat umum pada Sabtu, 15 Februari 2025.
"Tidak ada operasi real estat yang dapat menutup aib, kejahatan terhadap kemanusiaan... yang telah kita lihat di Gaza dalam beberapa tahun terakhir. Kita seharusnya tidak mengizinkannya. Dan dari Spanyol, kita tidak akan mengizinkannya," kata dia di Komunitas Otonomi Basque, dilansir Anadolu.
Pemimpin Partai Sosialis Spanyol itu bersikeras pada solusi dua negara, di mana warga Palestina dan Israel hidup dalam "kedamaian, harmoni dan keamanan."
Sanchez juga menegur komentar Wakil Presiden AS JD Vance baru-baru ini di Munich, yang meminta pemimpin Eropa memperluas toleransi mereka terhadap partai-partai sayap kanan.
"Yang diinginkan oleh kelompok sayap kanan internasional adalah menghancurkan Eropa dari dalam," kata Sanchez, yang menyebutnya sebagai "kuda Troya".
"Saat ini kita membutuhkan lebih banyak Eropa daripada sebelumnya, bukan lebih sedikit," katanya, sambil menyerukan Partai Populer Spanyol yang konservatif untuk memutuskan perjanjiannya dengan partai sayap kanan Spanyol, Vox.
Sanchez juga menuduh kelompok sayap kanan Spanyol yang menghindari kritik terhadap AS pada saat AS mengenakan tarif pada barang-barang Eropa, baik untuk negara-negara seperti Spanyol maupun negara-negara yang dipimpin kelompok sayap kanan seperti Hongaria.
"Mereka keras terhadap yang lemah tetapi tunduk kepada yang kuat. Mereka tidak mengutamakan negara; mereka mengutamakan uang," kata dia.
Sanchez menggambarkan kelompok sayap kanan sebagai "multinasional" yang terdiri dari "para penganut neoliberal, miliarder, dan kelompok sayap kanan" yang ingin memprivatisasi kesejahteraan sosial, mencabut hak asasi manusia dan mengabaikan perubahan iklim.
"Jika kita menerimanya, kita menormalkannya, dan kekalahan kita dimulai... kita perlu menyuarakan penolakan terhadap jenis kemunduran ini," tambahnya.
Dengan ancaman tarif lebih lanjut dari AS terhadap Eropa, Sanchez pun menentang perang dagang tersebut, dan akan memperjuangkan kepentingan pekerja Spanyol.
Dia menegaskan Spanyol akan menentang "mereka yang ingin melanggar hukum internasional secara sepihak" dan memperjuangkan multilateralisme.
Sanchez menyebut ketika negosiasi perdamaian dimulai untuk Ukraina, "masa depan Ukraina harus melalui kepemimpinan Ukraina. Dan setiap pembicaraan tentang keamanan Eropa harus dinegosiasikan dengan orang Eropa."
Selain memimpin Spanyol, Sanchez juga adalah Presiden Socialist International, sebuah organisasi yang mempromosikan sosialisme demokratis secara global.
Sebelumnya, awal Februari lalu, Trump mengatakan akan 'mengambil alih' dan 'memiliki' Gaza, serta mengirim seluruh penduduknya ke negara-negara tetangga, dan mengubah wilayah itu menjadi "Riviera di Timur Tengah atau memberi ruang bagi pembangunan real estat mewah.
Proposal "Kesepakatan Abad Ini" yang diumumkan Trump pada 2020 sebagai solusi konflik Israel-Palestina, mendapat kecaman luas dari dunia Arab dan komunitas internasional.
Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari 2025, menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 48 ribu warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan wilayah tersebut.