Bejat! Pria Australia Didakwa Melakukan 1.623 Kekerasan Seksual

Dugaan kejahatan dilakukan di 12 pusat pengasuhan anak yang berbeda di Sydney, Brisbane dan kawasan di luar negeri antara 2007 dan 2022.  Pelaku telah merekam dirinya melecehkan korbannya, yang semuanya adalah gadis prapuber, dilansir Al Jazeera.

Polisi mengatakan para korban telah diidentifikasi dan pihak berwenang bekerja sama dengan mitra internasional untuk mengidentifikasi empat anak yang dilecehkan di luar negeri.

Penyelidik telah mencari pria tersebut sejak menemukan kumpulan gambar dan video eksploitasi anak yang beredar di dark web pada 2014. Pelaku telah ditahan sejak ditangkap dan didakwa dengan sejumlah pelanggaran eksploitasi anak pada Agustus 2022.

Kepolisian Australia mengatakan mereka sangat yakin semua 87 anak Australia yang tercatat dalam materi dugaan pelecehan anak telah diidentifikasi.

"Ini di luar imajinasi siapa pun apa yang dilakukan orang ini terhadap anak-anak ini," kata Asisten Komisaris kepolisian New South Wales, Michael Fitzgerald, dilansir 9News.

Asisten Komisaris Kepolisian Australia (AFP) Bagian Utara, Justine Gough, menjelaskan pihaknya telah merilis program Operasi Tenterfield untuk memperdalam investigasi kasus ini.

"Mengingat ada begitu banyak dugaan gambar dan video anak-anak yang direkam selama 15 tahun pada perangkat pelaku, proses identifikasi membutuhkan waktu, keterampilan, dan tekad," kata Gough.

Kepolisian Australia berkomitmen untuk mengungkap kasus ini sejelas mungkin. "Ini adalah kejahatan yang mengerikan (tetapi) AFP tidak pernah menyerah, dan mitra kami tidak pernah menyerah, dalam hal mengidentifikasi semua anak," tambah Gough.

Kepolisian Australia masih mendalami kasus ini. Sejauh ini, pengadilan masih menjerat pelaku dengan hukuman penjara. 

Dia didakwa membuat materi pelecehan anak yang diduga diunggah di web gelap. Identitas pelaku tidak diungkapkan oleh kepolisian dan media Australia sejauh ini.

Masyarakat Australia sendiri menilai pelaku layak untuk dihukum mati. Walau begitu, hukuman tersebut diyakini sulit diterapkan dan dianggap tidak sesuai dengan norma hak asasi manusia (HAM) di negara itu.