Jakarta, IDN Times - Puluhan ribu warga Israel berbondong-bondong pulang ke negaranya untuk ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu) pada Selasa (27/10/2026). Sebab, Israel tidak memperbolehkan warganya memilih dari luar negeri, kecuali warga yang memiliki mandat diplomatik.
Sebagai informasi, pemilu Israel tahun ini digelar untuk pertama kalinya sejak 2022. Namun, isu keamanan imbas konflik di Gaza dan perang Iran diperkirakan menjadi penentu utama keputusan warga Israel.
Sebanyak 80 ribu warga Israel yang menetap di luar negeri diperkirakan pulang hanya untuk ikut proses pemungutan suara. Pada pemilu kali ini sebanyak 7,3 juta warga Israel berhak memilih.
Dilansir CNBC, Profesor Ilmu Politik di Universitas Tel Aviv, Yael Shomer mengatakan bahwa semua warga selalu antusias dalam semua pemilu Israel. Sebab, pemilu ini akan berdampak besar pada masa depan negara dan masa depan warganya.
Sementara itu, organisasi Fly & Vote sudah ikut membantu warga Israel yang tinggal di luar negeri untuk memilih. Melalui donasi, mereka sudah menyewakan pesawat bagi warga Israel yang tinggal di Portugal dan New York, Amerika Serikat (AS).
Sejumlah warga Israel yang tinggal di Spanyol mengatakan bahwa rela mengeluarkan biaya besar hanya untuk ikut pemilu. Mereka khawatir bahwa ini mungkin akan menjadi pemilu terakhir di Israel.
“Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu punya tendensi otoritarianisme. Mereka telah mengubah sistem dan semakin membatasi independensi sistem yudisial. Bahkan ada seorang menteri yang ingin mengakhiri sistem demokrasi saat ini,“ ungkapnya, dikutip dari Democrata.
Salah seorang warga Israel di Spanyol, Tzvias Rubin mengaku peduli dengan Israel dan warga Israel setelah apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, situasi di Israel di bawah pemerintahan saat ini sangat buruk dan ingin mengubahnya.
Kebijakan di Israel memperbolehkan warga negaranya memilih selama berada di Israel pada hari pemilu. Meskipun mereka tidak pernah tinggal di Israel atau meninggalkan negara Yahudi tersebut dalam jangka waktu lama.
Dilansir i24 News, pemerintahan Netanyahu enggan mengubah kebijakan melayani pemungutan suara pemilu di luar negeri. Sebab, banyak warga Israel yang memilih pergi karena kecewa dengan pemerintahan saat ini sehingga menyediakan layanan tersebut justru menguntungkan oposisi.