Puluhan Ribu Warga Israel Pulang untuk Ikut Serta dalam Pemilu
Sekitar 80 ribu warga Israel yang tinggal di luar negeri diperkirakan pulang untuk memilih dalam pemilu 27 Oktober 2026, dari total 7,3 juta pemilih.
Israel melarang pemungutan suara dari luar negeri kecuali bagi pemegang mandat diplomatik; organisasi Fly & Vote menyewa pesawat melalui donasi untuk warga di Portugal dan New York.
Sejumlah warga yang pulang khawatir demokrasi tergerus di bawah Benjamin Netanyahu, sementara isu keamanan akibat konflik Gaza dan perang Iran menjadi faktor utama pemilu.
Jakarta, IDN Times - Puluhan ribu warga Israel berbondong-bondong pulang ke negaranya untuk ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu) pada Selasa (27/10/2026). Sebab, Israel tidak memperbolehkan warganya memilih dari luar negeri, kecuali warga yang memiliki mandat diplomatik.
Sebagai informasi, pemilu Israel tahun ini digelar untuk pertama kalinya sejak 2022. Namun, isu keamanan imbas konflik di Gaza dan perang Iran diperkirakan menjadi penentu utama keputusan warga Israel.
1. Sebanyak 80 ribu warga Israel pulang untuk ikut pemilu
ilustrasi bendera Israel (pexels.com/altman) Sebanyak 80 ribu warga Israel yang menetap di luar negeri diperkirakan pulang hanya untuk ikut proses pemungutan suara. Pada pemilu kali ini sebanyak 7,3 juta warga Israel berhak memilih.
Dilansir CNBC, Profesor Ilmu Politik di Universitas Tel Aviv, Yael Shomer mengatakan bahwa semua warga selalu antusias dalam semua pemilu Israel. Sebab, pemilu ini akan berdampak besar pada masa depan negara dan masa depan warganya.
Sementara itu, organisasi Fly & Vote sudah ikut membantu warga Israel yang tinggal di luar negeri untuk memilih. Melalui donasi, mereka sudah menyewakan pesawat bagi warga Israel yang tinggal di Portugal dan New York, Amerika Serikat (AS).
2. Warga Israel khawatirkan tergerusnya demokrasi di bawah Netanyahu
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (President.gov.ua, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons) Sejumlah warga Israel yang tinggal di Spanyol mengatakan bahwa rela mengeluarkan biaya besar hanya untuk ikut pemilu. Mereka khawatir bahwa ini mungkin akan menjadi pemilu terakhir di Israel.
“Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu punya tendensi otoritarianisme. Mereka telah mengubah sistem dan semakin membatasi independensi sistem yudisial. Bahkan ada seorang menteri yang ingin mengakhiri sistem demokrasi saat ini,“ ungkapnya, dikutip dari Democrata.
Salah seorang warga Israel di Spanyol, Tzvias Rubin mengaku peduli dengan Israel dan warga Israel setelah apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, situasi di Israel di bawah pemerintahan saat ini sangat buruk dan ingin mengubahnya.
3. Warga Israel boleh memilih meski tidak pernah menetap di negaranya
ilustrasi bendera Israel (pexels.com/leon-natan) Kebijakan di Israel memperbolehkan warga negaranya memilih selama berada di Israel pada hari pemilu. Meskipun mereka tidak pernah tinggal di Israel atau meninggalkan negara Yahudi tersebut dalam jangka waktu lama.
Dilansir i24 News, pemerintahan Netanyahu enggan mengubah kebijakan melayani pemungutan suara pemilu di luar negeri. Sebab, banyak warga Israel yang memilih pergi karena kecewa dengan pemerintahan saat ini sehingga menyediakan layanan tersebut justru menguntungkan oposisi.
