Jakarta, IDN Times - Raja Spanyol mendesak negara-negara Eropa bersatu menghadapi gelombang migran di kawasan perbatasan. Pesan diplomatik tersebut disampaikan kepada Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam jamuan kenegaraan di Madrid, pada Selasa (29/9/2026).
Langkah ini dipicu oleh krisis penyeberangan di wilayah eksklave Ceuta yang tak kunjung mereda. Pemerintah Spanyol menegaskan bahwa pengamanan perbatasan luar merupakan komitmen bersama, bukan beban negara di garis depan semata.
Dalam pidatonya di Istana Kerajaan Madrid, Raja Felipe VI menyoroti penyeberangan massal yang mengganggu ketertiban umum. Ia menilai krisis ini membutuhkan respons dan tindakan nyata dari seluruh negara mitra di Eropa.
"Negara Eropa yang paling menderita akibat tekanan di perbatasan luar tidak bisa memikul tanggung jawab ini sendirian, karena masalah ini milik semua orang," tegasnya, dilansir The Jerusalem Post.
Dialog bersama Macron diharapkan dapat menggalang dukungan politik yang lebih luas. Langkah ini sekaligus mendesak para pembuat kebijakan di Brussels untuk segera memperkuat koordinasi pengamanan perbatasan di kawasan Mediterania Barat.
Krisis ini berawal dari gelombang masuk 72 ribu migran asal Maroko ke perbatasan Ceuta hanya dalam dua hari pada akhir Juli lalu. Lonjakan tak terduga tersebut melampaui kapasitas fasilitas darurat sehingga pemerintah harus menambah pasukan pengaman.
Spanyol bergerak cepat memulangkan puluhan ribu orang dan merancang aturan darurat guna mempercepat proses deportasi sisanya. Meski Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, dikenal pro-migran, pengetatan aturan suaka tetap diusulkan walau menuai kritik dari praktisi hukum serta lembaga swadaya masyarakat.
"Pemerintah sedang menganalisis perubahan hukum, namun hal itu tidak mudah karena sangat erat kaitannya dengan persoalan hukum internasional," ungkap Menteri Kebijakan Teritorial Spanyol, Angel Victor Torres.
Saat ini, sekitar 10 ribu pendatang masih tertahan di Ceuta untuk menjalani pendataan administratif. Otoritas lokal pun memperketat penjagaan fasilitas umum guna menjaga ketertiban di kota tersebut.
Krisis Ceuta sempat memicu ketegangan di antara negara Uni Eropa. Italia bahkan menangguhkan aturan bebas visa Schengen bagi Spanyol selama sebulan untuk mencegah penyebaran arus migran ke wilayahnya.
Merespons kerentanan tersebut, Komisi Eropa menyiapkan rencana aksi lima poin. Rencana baru ini mencakup perluasan wewenang bagi badan penjaga perbatasan Frontex serta pembentukan pasukan tetap yang siap diterjunkan ke titik-titik krisis.
Pemerintah pusat Eropa menjadikan sistem peringatan dini dan penindakan jaringan penyelundup manusia sebagai kunci pencegahan.
"Kami mendukung penuh langkah pemerintah Spanyol memulangkan orang-orang yang berada di Ceuta secara ilegal," kata Komisaris Migrasi Uni Eropa, Magnus Brunner.
Rencana pengamanan ini akan segera dibahas oleh menteri dalam negeri negara-negara anggota Uni Eropa. Kesepakatan tersebut diharapkan mampu memulihkan fungsi aturan Schengen sekaligus mempertegas pembagian beban penanganan migran di masa depan.