Maroko Bantah Terlibat dalam Krisis Migran di Ceuta
- Maroko membantah aparatnya membiarkan lebih dari 70 ribu migran memasuki Ceuta pada 30-31 Juli 2026, serta menolak dijadikan kambing hitam politik Spanyol.
- Pemerintah Maroko meminta krisis diselidiki menyeluruh dan menegaskan komitmen menerima kembali migran ilegal, sambil menyoroti pemulangan anak-anak tanpa pendamping.
- Laporan intelijen Spanyol menilai otoritas Maroko lalai dan pasif; ribuan migran masih di Ceuta, sementara Uni Eropa menyiapkan bantuan darurat 115 juta euro.
Jakarta, IDN Times - Maroko, pada Kamis (10/9/2026), membantah keterlibatan negaranya dalam gelombang besar migran yang masuk ke Ceuta, wilayah Spanyol di Afrika Utara. Maroko menyatakan bahwa tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa aparat keamanannya membiarkan penyeberangan massal itu terjadi begitu saja.
Lebih dari 70 ribu migran memasuki Ceuta dari Maroko pada 30-31 Juli 2026. Gelombang penyeberangan besar-besaran itu mengakibatkan banyak orang tewas dan memicu perpecahan internal di antara negara-negara Uni Eropa (UE) terkait isu migrasi.
"Mengapa terus melontarkan tuduhan terhadap Maroko padahal tidak ada bukti, fakta, atau laporan yang menunjukkan adanya keterlibatan pihak berwenang Maroko? Mengapa para migran ilegal tidak dipulangkan, padahal pemerintah Maroko telah secara resmi berkomitmen untuk menerima kembali mereka? Mengapa anak-anak di bawah umur yang tidak didampingi orang dewasa tetap dipisahkan dari keluarga mereka, padahal Maroko telah mendesak pemulangan mereka?" demikian pernyataan dari Kementerian Luar Menteri Maroko.
Pihaknya menambahkan bahwa Maroko menolak menjadi kambing hitam dalam perseteruan politik di Spanyol, yang akan menggelar pemilihan umum nasional paling lambat pada pertengahan 2027.
1. Tanggapan resmi pertama Maroko terhadap laporan keterlibatan negaranya dalam krisis di Ceuta
pagar perbatasan Ceuta (Mario Sánchez Bueno from Ceuta, España, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons) Kementerian tersebut mengaku sangat menyayangkan terjadinya krisis tersebut. Pihaknya mengatakan bahwa peristiwa itu perlu diselidiki secara menyeluruh untuk mengetahui penyebabnya serta memastikan hal serupa tidak terulang kembali.
Selain itu, Maroko juga menyoroti pentingnya hubungan dengan Madrid. Kementerian menyatakan bahwa pihaknya memilih untuk membangun hubungan yang didasarkan pada hubungan bertetangga yang baik, pemahaman politik, kemitraan ekonomi dan kerja sama keamanan.
Pernyataan pada Kamis ini merupakan tanggapan resmi pertama pemerintah Maroko terhadap laporan kepolisian Spanyol yang menuduh aparat keamanan negaranya membiarkan penyeberangan massal itu terjadi.
2. Spanyol tuduh otoritas Maroko lalai dan pasif
bendera Spanyol (unsplash.com/Daniel Prado) Dilansir France24, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, secara konsisten menghindari menyalahkan Maroko atas krisis tersebut. Ia mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan negara Afrika Utara itu bertanggung jawab atas gelombang besar migran yang masuk ke Ceuta.
Pada Rabu (9/9/2026), Spanyol membuka laporan intelijen yang telah memperingatkan kemungkinan terjadinya penyeberangan massal migran ke Ceuta sesaat sebelum insiden itu terjadi. Dokumen tertanggal 30 Juli itu menyebutkan bahwa meskipun otoritas Maroko kemungkinan besar tidak secara aktif mendorong gelombang migrasi tersebut, tetapi mereka sejauh ini telah bertindak lalai dan pasif.
3. Ribuan migran masih bertahan di Ceuta dalam kondisi memprihatinkan
migran menyeberangi laut dengan perahu karet (unsplash.com/Jametlene Reskp) Meski sebagian besar migran yang memasuki Ceuta telah kembali ke Maroko, terdapat ribuan lainnya yang masih bertahan di sana dalam kondisi memprihatinkan. Situasi ini telah meningkatkan ketegangan di kota kecil tersebut dan memicu gejolak politik bagi pemerintah.
Pada Rabu, UE mengumumkan akan memberikan bantuan darurat sebesar 115 juta euro (sekitar Rp2,2 triliun) kepada Spanyol untuk membantu memperkuat keamanan perbatasan dan mendukung proses pemulangan migran.
“Situasi di Ceuta telah memberikan tekanan terhadap perbatasan eksternal kita. Pesan kami tetap jelas: Kami berkomitmen untuk memerangi migrasi ilegal dan memastikan pemulangan segera bagi mereka yang masih berada secara ilegal di Ceuta," kata Wakil Presiden Komisi Eropa, Henna Virkkunen, dikutip DW.
