Gelombang Protes soal Krisis Migran di Ceuta Kembali Melanda Spanyol

Jakarta, IDN Times - Ribuan orang kembali menghadiri unjuk rasa di ibu kota Spanyol, Madrid, untuk memprotes penanganan pemerintah terhadap gelombang kedatangan migran di wilayah Ceuta. Mereka menilai pemerintah gagal menjaga keamanan perbatasan negara dan mendesak digelarnya pemilihan umum lebih awal.
Unjuk rasa pada Sabtu (26/9/2026) yang bertajuk March for Dignity ini diselenggarakan oleh kelompok masyarakat sipil sayap kanan, Sociedad Civil Espanola, serta didukung oleh Partai Rakyat (PP) yang berhaluan konservatif dan partai sayap kanan Vox. Pemerintah menyebut sebanyak 20 ribu orang menghadiri aksi tersebut, sementara penyelenggara mengklaim jumlah peserta mencapai 180 ribu orang.
“Ceuta bukan untuk dijual, Ceuta harus dipertahankan," demikian teriak para demonstran saat berjalan menyusuri Madrid sambil mengibarkan bendera Spanyol .
1. Ribuan migran masih berada di Ceuta

pagar perbatasan Ceuta (Mario Sánchez Bueno from Ceuta, España, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons) Pada akhir Juli 2026, lebih dari 70 ribu migran memasuki Ceuta, wilayah Spanyol yang terletak di Afrika Utara, dari negara tetangga, Maroko. Meski sebagian besar dari mereka telah dipulangkan, ribuan migran lainnya masih bertahan di sana dan banyak yang tidur di jalanan. Kondisi ini telah membebani sumber daya kota kecil tersebut dan memicu krisis politik bagi Perdana Menteri Spanyol dari Partai Sosialis, Pedro Sanchez.
Pada Selasa (22/9/2026), Sanchez mengatakan bahwa pihak pengawas perbatasan Maroko telah gagal menangani insiden tersebut dengan baik. Ia menambahkan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan pemerintah Maroko telah diminta memberikan penjelasan.
2. Demonstran minta Sanchez diadili atas tuduhan pengkhianatan

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez (European Parliament from EU, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons) Dilansir Arab News, para demonstran mengeluarkan manifesto yang menyerukan agar pemilihan umum digelar paling lambat pada 15 November 2026, seluruh migran yang masih berada di Ceuta dipulangkan dan Sanchez diadili atas tuduhan pengkhianatan. Untuk diketahui, pemilihan umum berikutnya di Spanyol dijadwalkan berlangsung paling lambat pada Agustus 2027.
Sekretaris Jenderal PP, Miguel Tellado, mengatakan bahwa masyakarat menilai pemerintah tidak bertindak secara bertanggung jawab dan lalai dalam menjalankan tugasnya.
“Masyarakat Spanyol harus turun ke jalan untuk meminta pemerintah melindungi keutuhan wilayah negara,” tambahnya.
3. Spanyol dilaporkan berencana mengesahkan dekret untuk mempercepat pemulangan migran

bendera Spanyol (unsplash.com/Daniel Prado) Menurut laporan surat kabar Spanyol El Pais, pemerintah berencana mengesahkan dekret untuk mempercepat pemulangan migran dari Ceuta ke Maroko. Kebijakan tersebut akan mempersingkat waktu untuk memutuskan permohonan suaka dan membatasi kesempatan para pemohon untuk tetap berada di Spanyol selama kasus mereka diproses.
Namun, pemimpin partai Vox, Santiago Abascal, tidak percaya pemerintah dapat benar-benar merealisasikan hal tersebut.
"Pemerintah tidak melakukan apa-apa selama ini," katanya saat ditanya mengenai laporan tersebut dalam aksi unjuk rasa.
Dilansir Al Jazeera, ini merupakan kali kedua demonstrasi bertajuk March for Dignity digelar di Spanyol. Aksi pertama berlangsung pada akhir Mei 2026, sebelum insiden di Ceuta terjadi, dan dihadiri sekitar 40 ribu orang.


![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)






.jpg)













