Jakarta, IDN Times - Duta Besar Rusia untuk Korea Utara, Alexander Matsegora mengklaim bahwa Korea Utara (Korut) kemungkinan berniat mengirim pekerja mereka ke Luhansk dan Donetsk, di Donbas, Ukraina timur.
Sebelumnya, Korut telah mengakui kemerdekaan dua wilayah yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia. Selain Korut, Suriah juga mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk.
Luhansk dan Donetsk, yang porak-poranda akibat serangan Rusia dan kini sudah di tangan negara tersebut, dikabarkan akan mulai dibenahi dengan memanggil pekerja dari Korut.
“Pekerja Korut memiliku kualifikasi tinggi dan mereka adalah pekerj akeras. Mereka mampu bekerja di kondisi sulit dan membantu kami mengembalikan infrastruktur di sana,” kata Matsegora, dikutip dari NK News, Selasa (26/7/2022).
Pasukan militer Rusia kini telah menguasai hampir seluruh petak-petak tanah di timur Ukraina, yang diakui oleh Rusia sendiri, serta pengakuan yang datang dari negara lain, Korut dan Suriah.
Namun, pengiriman pekerja Korut ini bisa saja bakal terhalang sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Matsegora juga belum secara eksplisit menyebutkan mekanisme pengiriman dan akan dimulai kapan.
Pasalnya, PBB menjatuhkan sanksi yang disahkan pada 2017 lalu kepada Korut yang melarang warga Korut bekerja di wilayah negara anggota PBB lainnya.
Namun, bisa saja sanksi ini diabaikan karena Donetsk dan Luharsk secara teknis, tidak terkena sanksi PBB sebagai non-anggota.
PBB tidak mengakui republik-republik yang memisahkan diri sebagai negara-negara merdeka, namun PBB akan meminta pertanggungjawaban Ukraina atas aktivitas pekerja Korut di sana, jika rencana tersebut benar akan dilaksanakan.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price mengecam rencana Rusia tersebut. Dia menegaskan bahwa Luhansk dan Donetsk merupakan wilayah milik Rusia.
“Ukraina berhak membuat keputusan terkait pekerja Korut yang memasuki wilayah Donbas, meski wilayah itu dikuasai Rusia dan berusaha memisahkan diri,” tegas Price.
Price menambahkan, rencana Rusia ini merupakan penghinaan terhadap kedaulatan Ukraina karena Donbas masih milik Ukraina dan yang hanya dapat mengontrol wilayah tersebut adalah Ukraina meski pasukan Kiev harus berjuang merebut wilayah itu lagi.