Sally Rooney Setop Jual Buku di Inggris karena Dukung Palestine Action
- Sally Rooney dan Faber menghentikan distribusi buku-bukunya di Inggris setelah dukungannya terhadap Palestine Action berpotensi membuat penerbitan karyanya melanggar hukum pidana.
- Undang-undang antiterorisme Inggris membuat Faber tidak dapat meneruskan royalti penjualan kepada Rooney; buku yang sudah beredar tetap boleh dijual hingga stok habis.
- Pelarangan Palestine Action memicu kritik dari Huda Ammori dan Amnesty International Inggris, yang menilai aturan tersebut dapat membatasi kebebasan artistik serta ekspresi politik damai.
Jakarta, IDN Times - Penulis asal Irlandia, Sally Rooney, mengatakan bahwa penerbitnya, Faber, tidak lagi dapat mendistribusikan buku-bukunya di Inggris karena undang-undang antiterorisme negara tersebut membuat penerbit tidak bisa meneruskan royalti hasil penjualan kepadanya. Keputusan itu diambil dengan persetujuan Rooney seusai ia menyatakan tetap mendukung Palestine Action.
Novel Normal People diketahui telah terjual lebih dari satu juta eksemplar di Inggris. Sementara itu, Conversations with Friends dan Beautiful World, Where Are You masing-masing terjual lebih dari 500 ribu eksemplar di negara tersebut.
Dalam pernyataan yang dikutip The Guardian pada Rabu (14/10/2026), Rooney berujar penerbitan karyanya di Inggris berpotensi melanggar hukum pidana. Kendati distribusi dihentikan, buku-bukunya yang sudah tersedia di pasar Inggris masih boleh dijual hingga stok habis.
1. Dukungan Rooney terhadap Palestine Action berujung pada penghentian distribusi buku
ilustrasi seorang anak membawa bendera Palestina (pexels.com/Hosny Salah) Rooney menjelaskan bahwa pemerintah Inggris menetapkan Palestine Action sebagai organisasi teroris pada Juli 2025. Sebulan kemudian, ia menulis opini yang menyatakan niatnya untuk terus mendukung kelompok tersebut, yang tidak dilarang di Republik Irlandia.
"Akibatnya, pemenuhan kontrak untuk menerbitkan karya saya di Inggris kini dapat dianggap sebagai tindak pidana serius," kata Rooney.
Rooney sebelumnya membatalkan perjalanan ke Inggris untuk menerima penghargaan karena khawatir ditangkap akibat dukungannya terhadap Palestine Action. Ia juga pernah memperingatkan bahwa pelarangan kelompok tersebut dapat membuat bukunya menghilang dari toko-toko Inggris dan menghambat penerbitan karya barunya.
Ia mengatakan telah berupaya menyampaikan keyakinan dan niatnya secara terbuka serta siap menerima konsekuensinya. Setelah berkonsultasi dan mempertimbangkan situasi tersebut, Faber memutuskan menghentikan distribusi karyanya di Inggris dengan persetujuan Rooney.
2. Undang-undang antiterorisme Inggris membuat Faber tak bisa membayarkan royalti
potret bendera Inggris (pexels.com/Erik Mclean) Dilansir The Irish Times, Faber menyatakan undang-undang yang berlaku di Inggris membuat penerbit tidak dapat meneruskan pendapatan dari penjualan buku kepada Rooney. Penerbit itu menilai kondisi tersebut tidak dapat diterima karena mereka bisa menjual karya seorang penulis tanpa dapat membayarkan hasil penjualannya.
"Untuk menjual karya seorang penulis tanpa dapat meneruskan pendapatannya merupakan situasi yang tidak adil bagi penerbit," kata Faber dalam pernyataannya.
Penerbit tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak lagi memasok karya Rooney ke Inggris dalam format apa pun. Namun, Faber tetap akan menjual buku-bukunya di wilayah lain. Buku yang sudah tersedia di pasar Inggris juga masih boleh dijual hingga stok habis tanpa perlu dikembalikan.
3. Pelarangan Palestine Action menuai kritik soal kebebasan berekspresi
potret demo pro-Palestina di Whitefriargate, Kingston upon Hull, Inggris pada 17 Mei 2026 (commons.wikimedia.org/Hullian111) Huda Ammori, salah satu pendiri Palestine Action yang mengajukan gugatan terhadap pelarangan kelompok tersebut, mengkritik keputusan yang membuat karya Rooney tidak lagi didistribusikan di Inggris.
"Karyanya patut diapresiasi dan tersedia secara luas, bukan malah disingkirkan dari rak-rak toko buku Inggris hanya karena dia menolak untuk terlibat dalam pembungkaman solidaritas terhadap rakyat Palestina. Tidak seharusnya ada penulis yang dipaksa memilih antara prinsip mereka dan kebebasan untuk menerbitkan karya," tutur Ammori.
Sementara itu, Kerry Moscogiuri, kepala eksekutif Amnesty International Inggris, berpendapat bahwa undang-undang yang ditujukan untuk memerangi terorisme dapat membatasi kebebasan artistik dan ekspresi politik damai. Ia menilai penulis tidak seharusnya menghadapi pilihan antara menyuarakan hati nurani dan mencari nafkah.
