Jakarta, IDN Times - Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) asal Sumatra Utara berinisial FK berhasil diselamatkan dari wilayah konflik di Laukkaing, Myanmar. FK sudah tiba di Medan, Jumat (1/12/2023) dengan selamat.
FK merupakan korban dari online scamming yang masih marak di kawasan Asia Tenggara.
Berkat koordinasi intens yang dilakukan perwakilan RI dengan perwakilan Malaysia di Yangon dan Beijing, FK pun dapat bergabung dengan sekitar 120 WN Malaysia pada 30 November untuk diberangkatkan menuju Kunming, China.
“Di sana sebuah pesawat charter yang difasilitasi pemerintah Malaysia telah menunggu untuk menerbangkan mereka ke Kuala Lumpur,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/12/2023).
Setibanya di Malaysia, lanjut Iqbal, FK diterima oleh KBRI Kuala Lumpur dan langsung melanjutkan perjalanan ke Medan pada pukul 10.00 waktu setempat dengan penerbangan komersil.
Laukkaing merupakan kota di wilayah utara Provinsi Shan yang banyak terdapat perusahaan perjudian online. Keberadaan FK di Laukkaing terkonfirmasi sebagai pekerja di sektor tersebut.
Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengatakan, sejak 2020 hingga sekarang, Kemlu RI sudah menangani 2.813 kasus WNI yang terjerat kerja di perusahaan online scamming.
“Dari 2020 sampai sekarang (per September), sudah ada 2.813 kasus online scam yang sudah ditangani Kemlu beserta kementerian dan lembaga terkait. Tentu ini jadi concern kita bersama,” kata Judha, September lalu.
Menurut Judha, langkah pencegahan, langkah penanganan, dan penegakan hukum harus diperkuat.
Mayoritas mereka terjerat perusahaan online scamming di kawasan Asia Tenggara, yakni Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, dan Vietnam.
Judha mengatakan, Kemlu sudah menyetorkan semua data WNI yang pernah terjerat kerja di perusahaan online scamming di Asia Tenggara ke imigrasi.
“Kemlu RI selalu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Contohnya, semua data WNI yang terjerat online scam itu sudah kita kasih ke imigrasi untuk bisa dilakukan langkah pengawasan,” tutur Judha.
Menurut hasil komunikasi dari Kemlu dan imigrasi, saat pengajuan paspor pun para WNI ini tidak memberikan data-data yang sesuai.
“Ada yang mengaku mau wisata ke Singapura, tapi malah bekerja ke Kamboja. Nah ini tentu jadi pelanggaran imigrasi karena memberikan data dan informasi yang salah. Ini jadi kewenangan imigrasi untuk penegakan hukum,” katanya.