Sekjen PBB Minta Rusia Bantu Evakuasi Warga Ukraina dari Mariupol 

Sekjen Guterres yang prihatin dengan perang di Ukraina telah melakukan perjalanan ke Moskow, dan rencananya juga akan ke Kiev. Dalam perjalanan itu, dia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Zelenskyy.

Ketika tiba di Rusia pada Selasa, Guterres bertemu dengan Menteri Lavrov. Dalam pertemuan itu, masalah utama yang bahas Guterres adalah pembukaan koridor kemanusiaan yang aman dengan tujuan evakuasi warga sipil.

"PBB siap untuk sepenuhnya memobilisasi sumber daya manusia dan logistiknya untuk membantu menyelamatkan nyawa di Mariupol," kata Guterres, dikutip dari Reuters. 

Pemerintah Ukraina mengklaim masih ada sekitar 100 ribu warga sipil yang terjebak di kota tersebut dan sekitar 1.000 orang terjebak di Azovstal, benteng terakhir tentara Ukraina di Mariupol yang sebagian besar telah dikuasai Rusia.

Guterres mengusulkan langkah terkoordinasi dengan Palang Merah untuk mengevakuasi warga yang bersembunyi di Azovstal agar dapat pergi dan menyelamatkan diri.

"Kami sangat membutuhkan koridor kemanusiaan yang benar-benar aman dan efektif," tambah Guterres.

Guterres juga menyinggung masalah dugaan kejahatan perang yang terjadi di Ukraina. Guterres berharap agar penyelidikan independen segera dilakukan, untuk memverifikasi keresahan komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Rusia. 

Dilansir RFE/RL, Guterres menggambarkan pembicaraannya dengan Lavrov sebagai dialog yang penuh kejujuran. Guterres juga memposisikan dirinya sebagai utusan perdamaian ketika melawat ke Moskow. Keterangan itu disampaikan sebagai tanggapan atas kritik Ukraina, yang mengecam kunjungan Guterres. 

Menanggapi permintaan dari Sekjen PBB, Lavrov mengatakan bahwa Moskow siap bekerja sama dalam mengevakuasi warga sipil Ukraina. 

"Tujuan kami terutama untuk melindungi penduduk sipil, dan di sini kami siap bekerja sama dengan rekan-rekan kami dari PBB untuk meringankan penderitaan penduduk sipil," ujar Lavrov, dilansir Al Jazeera. 

Pada kesempatan yang sama, Lavrov juga mengkritik pemerintah Ukraina. Dia menegaskan negaranya mendukung penyelesaian konflik dengan pembicaraan damai, tapi pejabat Kiev terus mengabaikan proposal Rusia.

"Delegasi Ukraina tidak berbicara tentang mediasi seperti pada tahap pembicaraan sebelumnya. Saya pikir terlalu dini untuk berbicara tentang mediator pada tahap ini," kata Lavrov, dikutip dari Tass. 

Dia meminta jawaban dari dokumen terakhir yang diserahkan 10-12 hari yang lalu, yang menurut dugaan tidak dilaporkan negosiator Ukraina kepada Presiden Zelenskyy.

"Kami mendukung solusi yang dinegosiasikan. Anda tahu bahwa segera setelah Zelenskyy mengusulkan pembicaraan pada awal Maret, kami setuju, tetapi cara delegasi Ukraina berperilaku dalam pembicaraan, cara Zelenskyy sendiri telah berperilaku, seolah menolak untuk mengonfirmasi bahwa mereka menerima proposal baru kami seminggu yang lalu, tentu saja mengecewakan," tutur Lavrov.

Menteri Luar Negeri Rusia juga mengkritik para pejabat Kiev karena terus mencari dukungan militer Barat. Jika hal itu berlanjut, pembicaraan damai tidak akan menghasilkan apa-apa.